Rapat Koordinasi Bersama KSAL, Moeldoko Tekankan Pentingnya Sinergi
Kamis, 08 September 2022 - 15:10 WIB
loading...
KSP Moeldoko rapat koordinasi bersama KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan lainnya, Rabu 7 September 2022. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Sinergitas antar kementerian/lembaga di laut dinilai harus dilakukan agar kegiatan berjalan lancar. Hal ini dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko .
Seperti diketahui, Moeldoko rapat koordinasi bersama Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin, Rabu 7 September 2022.
Baca juga: Moeldoko Sebut Presiden Selalu Mengingatkan Jangan Korupsi
Kata Moeldoko, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan.
"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," tegas Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).
Baca juga: Moeldoko Ingatkan Perintah Jokowi Harus Jalan
Rapat koordinasi ini menindaklanjuti audensi Front Nelayan Bersatu pada Juli lalu. Di mana nelayan mengeluhkan adanya pemeriksaan secara tumpang tindih oleh kementerian/lembaga di laut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan masih banyak kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.
Moeldoko menilai, untuk membangun sinergi antarkementerian/lembaga di laut harus ada sebuah sistem informasi terpadu yang terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan keamanan laut.
"Dengan demikian penindakan kapal nelayan di laut dapat ditangani secara tepat dan terukur, serta sumber daya alam tetap terjaga dari nelayan asing," ucapnya.
Panglima TNI 2013-2015 ini mengingatkan, nelayan merupakan stakeholder utama dalam sebuah kebijakan kelautan dan perikanan. Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan yang konkrit dan pola koordinasi yang baik sehingga nelayan semakin sejahtera dan berdaulat.
"Mari kita bantu nelayan. Karena kalau nelayan nggak melaut mereka nggak bisa mendapatkan penghasilan, hidupnya tergantung jaminan sosial. Dan ini akan menjadi beban negara," pesan Moeldoko.
Pada kesempatan itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin menyampaikan, bahwa saat ini sedang dipersiapkan sebuah aplikasi untuk pengawasan kapal nelayan di laut, yakni aplikasi Salmon (Sistem Aplikasi Lacak dan Monitor).
"Melalui aplikasi ini nantinya pemeriksaan kapal-kapal nelayan akan terdata secara online dan terintegrasi. Sehingga semua aparat bisa tahu kapan kapal diperiksa, oleh siapa dan lainnya. Ini sudah siap dan tinggal menunggu launching," papar Adin Nurawaluddin.
Seperti diketahui, Moeldoko rapat koordinasi bersama Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin, Rabu 7 September 2022.
Baca juga: Moeldoko Sebut Presiden Selalu Mengingatkan Jangan Korupsi
Kata Moeldoko, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan.
"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," tegas Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).
Baca juga: Moeldoko Ingatkan Perintah Jokowi Harus Jalan
Rapat koordinasi ini menindaklanjuti audensi Front Nelayan Bersatu pada Juli lalu. Di mana nelayan mengeluhkan adanya pemeriksaan secara tumpang tindih oleh kementerian/lembaga di laut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan masih banyak kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.
Moeldoko menilai, untuk membangun sinergi antarkementerian/lembaga di laut harus ada sebuah sistem informasi terpadu yang terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan keamanan laut.
"Dengan demikian penindakan kapal nelayan di laut dapat ditangani secara tepat dan terukur, serta sumber daya alam tetap terjaga dari nelayan asing," ucapnya.
Panglima TNI 2013-2015 ini mengingatkan, nelayan merupakan stakeholder utama dalam sebuah kebijakan kelautan dan perikanan. Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan yang konkrit dan pola koordinasi yang baik sehingga nelayan semakin sejahtera dan berdaulat.
"Mari kita bantu nelayan. Karena kalau nelayan nggak melaut mereka nggak bisa mendapatkan penghasilan, hidupnya tergantung jaminan sosial. Dan ini akan menjadi beban negara," pesan Moeldoko.
Pada kesempatan itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin menyampaikan, bahwa saat ini sedang dipersiapkan sebuah aplikasi untuk pengawasan kapal nelayan di laut, yakni aplikasi Salmon (Sistem Aplikasi Lacak dan Monitor).
"Melalui aplikasi ini nantinya pemeriksaan kapal-kapal nelayan akan terdata secara online dan terintegrasi. Sehingga semua aparat bisa tahu kapan kapal diperiksa, oleh siapa dan lainnya. Ini sudah siap dan tinggal menunggu launching," papar Adin Nurawaluddin.
(maf)
Lihat Juga :
