Legislator Golkar Sebut Wajar Harga BBM Naik

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menilai keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ( BBM ) wajar. Karena, kata dia, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai BBM bersubsidi sudah terlalu besar seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

"Saya kira BBM ini naik memang wajar ya karena beban APBN sudah terlalu berat untuk menyubsidi. Hanya ke depan ini polanya harus dirubah sistemnya, harus dirubah agar ketika ada kenaikan BBM lagi, tidak ada gelombang protes dari masyarakat. Artinya masyarakat bisa memahami, kalau sekarang kan sudah terlambat ya, demo di mana-mana," kata Ridwan dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022).

Dia pun mengingatkan kembali bahwa ke depannya subsidi yang diberikan pemerintah tidak boleh lagi kepada prodoknya, melainkan harus dengan sistem by name atau per orang. "Jadi, ketika BBM itu naik, maka tidak akan berdampak pada rakyat miskin, karena by name dia sudah terdaftar sebagai penerima manfaat dari subsidi BBM murah," imbuhnya.





Menurut politikus Partai Golkar ini, hal tersebut juga harus berlaku bagi subsidi lainnya. "Ini ke depan berlaku juga bukan hanya untuk subsidi BBM, tapi juga subsidi energi listrik, gas, kesehatan, pendidikan, dan juga subsidi pangan, semua harus by name, tidak boleh lagi dijatuhkan ke produk," ungkapnya.

Dia pun menyarankan agar reshuffle kabinet dilakukan. "Lalu dengan cara apa? Caranya menurut saya ya Pak Jokowi harus berani melakukan reshuffle dan membentuk kabinet raksasa. Kabinet yang diisi oleh orang-orang yang punya kemampuan menguasai teknologi 5.0, karena untuk menjadi negara maju seperti yang dicita-citakan Pak Jokowi memang harus bisa menguasai teknologi," ujarnya.

Dia pun mengungkapkan ada lima krisis yang berdampak pada Indonesia. Pertama, krisis kesehatan akibat Covid-19. “Kemudian ada lagi krisis cacar monyet, lalu krisis keuangan melemahnya ekonomi di berbagai negara, krisis perang Rusia dan Ukraina, dan terakhir adalah krisis berupa konflik Laut China Selatan," kata Ridwan.

Dampak konflik Laut China Selatan dinilai bakal dirasakan di Indonesia karena berdekatan langsung. Namun, kata dia, semua krisis itu bisa dilewati jika Presiden mau menempatkan orang yang punya kemampuan teknologi 5.0 sebagai menterinya.

"Sekarang pertanyaannya apakah ada orang Indonesia yang punya kemampuan generasi 5.0? Jelas ada, banyak. Jokowi harus mencari orang orang seperti ini untuk membantunya dalam menghadapi krisis multi dimensi," pungkasnya.