Bareskrim Tetapkan 2 Pejabat Kemendag Tersangka Korupsi Gerobak

Rabu, 07 September 2022 - 16:09 WIB
loading...
Bareskrim Tetapkan 2 Pejabat Kemendag Tersangka Korupsi Gerobak
Dir Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo mengatakan, dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemendag ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri menetapkan dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Perdagangan ( Kemendag ) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Kedua orang tersebut adalah, Putu Indra Wijaya dan Bunaya Priambudi.

"Untuk yang tersangka pertama itu di tahun 2018 adalah saudara PIW, jadi selaku PPK di tahun anggaran 2018," kata Dir Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo, Rabu (7/9/2022).

Cahyono menjelaskan, tersangka telah menerima suap dari pengadaan tersebut pada 2018 sebesar Rp800 juta. Sebagai PPK, Putu membuat pengaturan lelang terhadap pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaannya.

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi Gerobak Kemendag, Polri Analisa Transaksi Keuangan

"Kemudian juga di dalam proses pelaksanaan tersebut juga ada pengaturan lelang. Di mana dengan cara mengubah. Sehingga ditetapkan lah oleh pokja ini PT yang ditetapkan pemenang," ujar Cahyono.

Baca juga: Bareskrim Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Gerobak di Kemendag

Menurut Cahyono, dalam kontraknya diketahui pengadaannya disebutkan gerobak tersebut sebanyak 7.200 unit dengan nilai kontrak senilai Rp49 miliar. Namun, faktanya hanya sebanyak 2.500 gerobak yang dikerjakan.

"Nah di dalam faktanya ini pekerjaan ada fiktif prosesnya fiktif, jadi yang dikerjakan hanya sebanyak 2.500 gerobak. Nah untuk penghitungan estimasi Rp30 miliar dari fiktif. Sehingga mendapatkan estimasi Rp30 miliar ini adalah dari fiktif," ucap Cahyono.

Kemudian untuk kasus di 2019, Bunaya Priambudi ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap sebesar Rp1,1 miliar. "Ada yang menarik di sini Rp1,1 miliar ini diberikan suap tetapi digunakan untuk menutupi penggantian ganti rugi terhadap suatu peristiwa yang dinilai juga akan menjadi objek kita dalam proses penyelidikan. Jadi ada Rp1,1 miliar yang diterima suap dan Rp1,1 tersebut digunakan untuk pembayaran ganti rugi terhadap pekerjaan yang lain," tutur Cahyono. Puteranegara
(cip)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3004 seconds (11.97#12.26)