Kenaikan Harga BBM Dinilai Tepat agar Subsidi Bisa Dialihkan untuk yang Berhak

JAKARTA - Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ( BBM ) dinilai tepat agar subisidi bisa dialihkan untuk masyarakat yang berhak. Pasalnya, banyak ditemukan kendaraan mewah yang antre untuk membeli BBM subsidi di SPBU.

"Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat," ujar Pengamat ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) Wibisono Hardjopranoto kepada wartawan, Minggu (4/9/2022).

Menurut dia, banyak ditemukan kendaraan mewah yang antre untuk membeli BBM subsidi di SPBU, ini yang dinilainya tidak tepat sasaran. "Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol," tuturnya.





Dirinya pun mengakui bahwa dampak kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group.

"Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena Covid-19," imbuhnya.

Selain itu, dia menilai penjelasan Mensos Tri Rismaharini terkait BBM ini juga bagus karena yang dibenahi subsidi tersebut. "Jadi, kenapa subsidi orang menjadi masalah, karena administrasi kependudukan tidak bagus. Harusnya itu tidak boleh meleset, penjelasan Bu Risma tadi ada pengendalian. Dilihat rumah, atap rumah, pantas tidak dapatkan subsidi," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa yang paling terkena dampak kenaikan BBM adalah sektor transportasi logistik, tetapi pemerintah harus siap dengan inflasi. "Supaya pemerintah tidak boleh berdiam diri harus berikan bantuan kepada warga fixed income group yaitu penduduk dengan penghasilan yang tidak disesuaikan akibat inflasi," katanya.

Dia menuturkan bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM. "Subsidi BBM diberikan ke orang, kalau bisa ditambahkan, tergantung kemampuan APBN," ujarnya.

Dirinya pun mendorong supaya tingkat kabupaten, camat, lurah, kepala desa, RW, RT harus membantu melakukan administrasi kependudukan untuk pemberian subsidi yang tepat. "Karena saya melihat selama ini yang mendapatkan bantuan tersebut banyak dari keluarga pejabat tadi. Itu tandanya masih banyak kebocoran," pungkasnya.