Legislator Demokrat Sebut Kenaikan Harga BBM Bikin Rakyat Makin Terpuruk

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achmad menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ( BBM ) bisa membuat rakyat semakin terpuruk. Sebab, kata dia, keputusan pemerintah itu bakal berdampak cepat ke seluruh sektor dan lapisan masyarakat yang diiringi oleh kenaikan seluruh harga barang pokok.

Sedangkan pendapatan masyarakat tetap, sehingga akan terjadi inflasi berkepanjangan. "Ini tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh rakyat. Ketika harga BBM naik, serentak harga barang akan naik sementara pendapatan mereka segitu-gitu juga. Ini rakyat akan lebih terpuruk lagi," kata Achmad dalam keterangan resminya, Minggu (4/9/2022).

Maka itu, dia mengkritik keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. Dia menilai keputusan pemerintah itu sangat tidak tepat. "Ini akan menimbulkan distrust masyarakat, Bahkan bangsa ini bisa antipati terhadap pemerintah," ujar Achmad.





Menurut dia, alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70 persen dinikmati oleh kalangan mampu itu hanya membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik. "Itu menjadi bukti bahwa pemerintah sangat lemah. Mengatur dan mendistribusikan BBM bersubsidi saja tidak mampu dan tidak tepat sasaran," ucapnya.

Dia melanjutkan, apalagi sebagai pengganti subsidi dengan bantuan langsung tunai (BLT), justru hal itu tidak akan efektif karena sifatnya sementara dan tidak merata. Dia berpendapat, seharusnya pemerintah fokus saja pada pemulihan dan pemerataan ekonomi agar kesejahteraan rakyat meningkat.

"Justru dengan BLT akan terjadi lagi hiruk-pikuk di masyarakat. Karena berhubungan lagi dengan data. Ada yang harusnya menerima tapi mereka tidak terdata, ini malah terjadi lagi gesekan sosial di masyarakat nantinya," tutur legislatordari Dapil Riau I ini.



Dia pun mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan rakyat karena ketidakcakapan dalam mengelola negara dengan baik. "Jangan korbankan rakyat kecil yang seharusnya kita dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan UUD 45, tapi malah menyusahkan mereka karena pemerintah tidak bisa bekerja," tegasnya.

Dia juga berpendapat bahwa tidak ada alasan pemerintah untuk menyetop subsidi BBM hanya karena tiap tahun angkanya bertambah. Dia menyarankan pemerintah membenahi regulasi agar bisa dikendalikan agar tidak ada perlakuan yang berbeda.

"Kalau untuk rakyat, tidak ada kata rugi. Jangankan Rp502,4 triliun, Rp1.000 triliun pun enggak apa-apa. Toh APBN memang diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia kok, tanpa terkecuali," ujarnya.

Dirinya juga mengkritisi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Yang dianggap tidak tepat sasaran itu adalah pembangunan IKN. Kenapa IKN dipaksakan dengan kondisi APBN dan hutang yang semakin menggunung? Sementara subsidi yang jelas-jelas dinikmati rakyat dicabut? Justru ini yang salah," kata dia.

Dia pun menilai kebijakan pemerintah tersebut berbanding terbalik dengan slogan atau tagline HUT ke-77 RI “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. "Jangan salahkan rakyat jika kondisi ini berbalik dan tidak percaya lagi dengan pemerintah hanya karena mereka tidak peka dengan kondisi rakyat. Karena kebijakan pemerintah kayak poco-poco," pungkasnya.