Sampah Plastik Terus Meningkat, Penerapan Ekonomi Sirkular Jadi Tanggung Jawab Bersama

Seperti Thailand, kata dia, dalam menyelesaikan masalah ini Indonesia perlu memiliki terminologi positif yang tidak hanya menekankan tanggung jawab kepada satu pihak.

Usulan terminologi Extended Stakeholders Responsibility pada diskusi sebelumnya dengan consumer goods dan brand owner dirasa tepat.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinta Saptarina menyampaikan, pemerintah pusat telah menyusun berbagai kebijakan peraturan hingga daerah sebagai upaya legal binding dan membentuk Tim TKN PSL yang terdiri dari 18 kementerian.

KLHK sebagai pusat koordinasi harian TKN PSL telah melakukan berbagai upaya upaya kolaborasi, membangun kesadaran masyarakat, memberikan bantuan sarana- prasarana pada pemda, memperkuat bank sampah serta komitmen tanggung jawab produsen dan alokasi dana untuk menjalin kerja sama internasional.

Ekonomi sirkular merupakan salah satu pendekatan penting untuk mencapai target 30% pengurangan sampah di tahun 2025.

"Melalui implementasi Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 kami mendorong 3 prinsip pengelolaan sampah industri, yaitu R1 pembatasan, R2 pendaurulang, dan R3 penggunaan kembali sampah. Dialog IBCSD ini membantu salah satu strategi kami dalam berkoordinasi dan membangun kepedulian berbagai pihak.” papar Sinta.

Dialog Pemerintah dan Bisnis dalam Penanganan Sampah Laut ini turut mengundang pelaku bisnis, pemerintah, akademisi, peneliti, dan menghadirkan beberapa nara sumber, yaitu Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian Murboyudo Joyosuyono, dan Associate Professor Teknik Lingkungan ITB Emenda
Sembiring.