Pensiunan PNS Diajak Bantu Pemerintah Cegah Potensi Konflik Horizontal

Jum'at, 02 September 2022 - 08:31 WIB
loading...
Pensiunan PNS Diajak...
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak para Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia agar membantu pemerintah mencegah potensi terjadinya konflik horizontal. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Suhajar Diantoro mengajak para Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia agar membantu pemerintah mencegah potensi terjadinya konflik horizontal . Situasi saat ini semakin dekat dengan tahun politik sehingga berpotensi meningkatkan afiliasi organisasi kemasyarakatan dan terjadinya konflik horizontal di lingkup masyarakat.

"Pak Menteri (Mendagri) hanya ada satu pesan, bahwa menjelang tahun politik 2024 nanti, semua kekuatan bangsa diharapkan dapat membantu pemerintah menyukseskan, dan kemudian meningkatkan partisipasi politik rakyat," kata Suhajar dalam sambutannya mewakili Mendagri Tito Karnavian pada acara Pengukuhan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Periode 2022-2027 di Ruang Asmat, Mandiri Club, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Suhajar menyampaikan terima kasih kepada para pensiunan yang telah berdedikasi selama menjalankan tugas dinas. Sebagai generasi penerus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pihaknya berkomitmen menyempurnakan tugas-tugas yang telah dikerjakan.

Baca juga: Kemendagri Belum Terima Usulan Nama Pj Gubernur DKI dari DPRD

Atas nama pemerintah, Suhajar juga menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam melayani para pensiunan masih terdapat ketidaksempurnaan. Dirinya berharap, para pensiunan dapat terus membantu pemerintah dalam menyempurnakan pelayanan yang ada. Selain itu, diharapkan pula agar berbagai pihak dapat memberikan masukan terhadap birokrasi agar kinerja pelayanannya semakin baik.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, sistem birokrasi yang dijalankan saat ini telah berubah dibanding masa terdahulu. Saat ini, jabatan-jabatan struktural semakin berkurang dan berganti menjadi jabatan fungsional. Hal itu, terang Suhajar, merupakan implementasi dari new public services menuju dynamic government. Sistem birokrasi tersebut berkaitan dengan revolusi digital berbasis internet dan revolusi industri 4.0.

"Hari ini kita menyaksikan itu mulai terjadi. Inilah perubahan-perubahan yang sedang kami jalani di dalam organisasi pemerintahan hari ini menuju ke dynamic government," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Dirjen Keuangan Daerah...
Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026
Satgas PRR dan DPR Tegaskan...
Satgas PRR dan DPR Tegaskan 37 Lokasi di Aceh Tamiang Siap Dibangun Huntap
Safrizal ZA: Penyusunan...
Safrizal ZA: Penyusunan RDTR Perlu Kepastian Wilayah Administrasi agar Tak Gagal Susun
Sultra Tembus Peringkat...
Sultra Tembus Peringkat Terbaik Nasional di Ajang Kemendagri
Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan...
Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Cair Awal Juni, Catat Tanggal Pastinya
BSKDN Apresiasi Keberlanjutan...
BSKDN Apresiasi Keberlanjutan Inovasi Kota Mojokerto
Rekomendasi
MNC Peduli dan Park...
MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Bagikan Pangan Gratis untuk Warga Duri Kepa
Pramono Buka Jakarta...
Pramono Buka Jakarta Fair Kemayoran 2026, Transaksi UMKM Ditarget Capai Rp8 Triliun
MNC Peduli dan Park...
MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Salurkan Makanan Bergizi, Warga Duri Kepa Mengaku Sangat Terbantu
Berita Terkini
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
Kejagung Geledah 6 Lokasi...
Kejagung Geledah 6 Lokasi terkait Korupsi MBG, Sasar Kantor dan Rumah Tersangka di Jakarta hingga Bandung
Kepala BGN Nanik Deyang...
Kepala BGN Nanik Deyang Pastikan Anak Orang Kaya Tak Akan Dapat MBG Lagi
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
Infografis
10 Fakta Konflik AS...
10 Fakta Konflik AS - Venezuela: Perebutan Pengaruh dan Energi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved