Pensiunan PNS Diajak Bantu Pemerintah Cegah Potensi Konflik Horizontal

Jum'at, 02 September 2022 - 08:31 WIB
loading...
Pensiunan PNS Diajak...
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak para Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia agar membantu pemerintah mencegah potensi terjadinya konflik horizontal. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Suhajar Diantoro mengajak para Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia agar membantu pemerintah mencegah potensi terjadinya konflik horizontal . Situasi saat ini semakin dekat dengan tahun politik sehingga berpotensi meningkatkan afiliasi organisasi kemasyarakatan dan terjadinya konflik horizontal di lingkup masyarakat.

"Pak Menteri (Mendagri) hanya ada satu pesan, bahwa menjelang tahun politik 2024 nanti, semua kekuatan bangsa diharapkan dapat membantu pemerintah menyukseskan, dan kemudian meningkatkan partisipasi politik rakyat," kata Suhajar dalam sambutannya mewakili Mendagri Tito Karnavian pada acara Pengukuhan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Periode 2022-2027 di Ruang Asmat, Mandiri Club, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Suhajar menyampaikan terima kasih kepada para pensiunan yang telah berdedikasi selama menjalankan tugas dinas. Sebagai generasi penerus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pihaknya berkomitmen menyempurnakan tugas-tugas yang telah dikerjakan.

Baca juga: Kemendagri Belum Terima Usulan Nama Pj Gubernur DKI dari DPRD

Atas nama pemerintah, Suhajar juga menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam melayani para pensiunan masih terdapat ketidaksempurnaan. Dirinya berharap, para pensiunan dapat terus membantu pemerintah dalam menyempurnakan pelayanan yang ada. Selain itu, diharapkan pula agar berbagai pihak dapat memberikan masukan terhadap birokrasi agar kinerja pelayanannya semakin baik.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, sistem birokrasi yang dijalankan saat ini telah berubah dibanding masa terdahulu. Saat ini, jabatan-jabatan struktural semakin berkurang dan berganti menjadi jabatan fungsional. Hal itu, terang Suhajar, merupakan implementasi dari new public services menuju dynamic government. Sistem birokrasi tersebut berkaitan dengan revolusi digital berbasis internet dan revolusi industri 4.0.

"Hari ini kita menyaksikan itu mulai terjadi. Inilah perubahan-perubahan yang sedang kami jalani di dalam organisasi pemerintahan hari ini menuju ke dynamic government," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Diperiksa Kemendagri...
Diperiksa Kemendagri 8 Jam soal Konten Lagunya, Bupati Purwakarta Minta Maaf dan Akui Salah
Ditjen Polpum Dorong...
Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Anggaran Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah
Perkuat Akuntabilitas...
Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BSKDN Libatkan Akademisi dalam Validasi IPKD
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Perkuat Kerja Sama Perbatasan...
Perkuat Kerja Sama Perbatasan RI-Malaysia, Ditjen Bina Adwil Kenalkan Bridge System
Ketua Posko Wilayah...
Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Apresiasi BPBD dan DLHK Atasi Masalah Sanitasi di Huntara
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Rekomendasi
Inggris vs Meksiko Terancam...
Inggris vs Meksiko Terancam Ditunda akibat Badai Petir
Pertamina Pangkas 31...
Pertamina Pangkas 31 Anak Usaha Sepanjang Semester I 2026
Rapor Penjualan Wuling...
Rapor Penjualan Wuling 1 Dekade Terakhir, Mampukah Aira Mengembalikan Takhta?
Berita Terkini
KPK: Bupati Langkat...
KPK: Bupati Langkat Minta Upeti Proyek hingga Terima Gratifikasi Pengadaan Seragam Sekolah
AAI Satukan Kepengurusan...
AAI Satukan Kepengurusan lewat Munaslub Bersama di Jakarta
2 Brigjen Naik Jadi...
2 Brigjen Naik Jadi Irjen Pol usai Dapat Promosi Jabatan pada Juni 2026, Ini Nama dan Profilnya
PDIP: Tingginya Biaya...
PDIP: Tingginya Biaya Politik Tuntas dengan Perbaikan Regulasi, Bukan Pilkada Tak Langsung
Diperiksa Kemendagri...
Diperiksa Kemendagri 8 Jam soal Konten Lagunya, Bupati Purwakarta Minta Maaf dan Akui Salah
KPK Tetapkan Bupati...
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka Kasus Dugaan Suap
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved