Evaluasi Haji 2022, Menag Minta Tahun Depan Harus Banyak Inovasi

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada jajarannya dan pihak terkait lainnya, menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2023 sebaik mungkin. Menurut Menag , tantangan haji ke depan diyakini semakin tidak ringan.

Selain jumlah jamaah yang harus dilayani berpotensi bertambah, penyelenggaraan haji mendatang juga harus bisa responsif terhadap Visi Saudi 2030. Terkait Visi 2030 Saudi, pihaknya meminta agar disiapkan mitigasi yang tepat jika penyelenggaraan haji ke depan tidak lagi banyak melibatkan pihak Kerajaan Arab Saudi misalnya.



Pada kesempatan itu, Menag juga mengingatkan jika haji tahun 2022 dapat dijadikan tolok ukur untuk pelaksanaan ibadah haji ke depan, di mana harus lebih matang dan detail agar tidak banyak hal yang terlewatkan.

Namun demikian, penambahan jamaah ini jelas berkonsekuensi dengan banyaknya energi dan konsentrasi yang harus dikeluarkan oleh petugas dalam memberikan pelayanan.

"Kita tahu ada banyak apresiasi dari berbagai pihak atas suksesnya haji kali ini. Haji 2022 harus jadi benchmark (tolok ukur), namun kita tidak boleh jumawa dan cepat puas. Tantangan ke depan saya yakini jauh lebih berat," tegas Menag.



Sementara Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menyampaikan, rakernas tahun ini mengusung tema Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespons Visi Saudi 2030.

Lewat tema ini kata Hilman, diharapkan Indonesia semakin matang dalam menyiapkan layanan haji di pascapandemi Covid-19 terkendali.

Lebih dari itu, penyelenggaraan haji juga mampu dikolaborasikan dengan transformasi besar Arab Saudi lewat Saudi Vision 2030. "Output yang ingin dihasilkan dari rakernas ini adalah terwujudnya rumusan terbaik dan rencana aksi terhadap perbaikan haji 2023," kata Hilman.

Untuk merumuskan kebijakan terbaik yang akan diambil pada 2023, Kemenag juga menggelar pra rakernas dengan mengundang masukan dari berbagai kalangan.

Mereka antara lain dari Kementerian Kesehatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Inspektorat Jenderal Kemenag dan sejumlah akademisi berbagai perguruan tinggi.

Untuk memudahkan klasifikasi persoalan layanan dikaitkan isu terkini, pembahasan dalam rakernas dibagi dalam enam komisi. Yakni tentang dinamika pembiayaan haji, rekrutmen petugas profesional berbasis kompetensi, bimbingan manasik kontemporer, layanan penerbangan yang kompetitif dan pengelolaan asrama haji yang profesional, efektivitas dan efisiensi layanan haji di masyair dan optimalisasi pelayanan haji khusus dan pengelolaan visa haji mujamalah.

"Sekali lagi semoga rakernas ini menghasilkan output terbaik," tutup Hilman.