Besok, Wakapolri dan Irwasum Terima Laporan Komnas HAM Soal Kasus Brigadir J
Rabu, 31 Agustus 2022 - 18:53 WIB
loading...
A
A
A
Taufan menerangkan, rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM ke Presiden lebih kepada kebijakan perundang-undangan, regulasi dan lain sebagainya yang menjadi ranah eksekutif dan legislatif, sementara ranah Kapolri sebagai pelaksana undang-undang. Yang jelas, Komnas HAM menunggu kesediaan waktu Presiden.
“Tergantung, iya menunggu, soal kecocokan jadwal aja, oh bisanya hari ini, ya oke, kalau dengan Polri sampai kemarin sore tetap tak berubah, besok,” ungkap Taufan.
Adapun sifat rekomendasi Komnas HAM, Taufan menjelaskan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak menyebutkan keterkaitan secara hukum. Namun, semua pemangku kebijakan fokus pada kasus ini termasuk Presiden. Apalagi, Komnas HAM dalam hal ini merupakan pihak yang diajak untuk melakukan pengawasan dalam penyidikan.
“Semua orang punya concern, presiden punya concern, masa sudah direkomendasikan seperti itu, apalagi kita sebetulnya “mereka ajak” bersama-sama melakukan pengawasan penyidikan pemantauan masa rekomendasinya dipersoalkan lagi, selama ini tidak pernah seperti itu,” ungkap Taufan.
“Tergantung, iya menunggu, soal kecocokan jadwal aja, oh bisanya hari ini, ya oke, kalau dengan Polri sampai kemarin sore tetap tak berubah, besok,” ungkap Taufan.
Adapun sifat rekomendasi Komnas HAM, Taufan menjelaskan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak menyebutkan keterkaitan secara hukum. Namun, semua pemangku kebijakan fokus pada kasus ini termasuk Presiden. Apalagi, Komnas HAM dalam hal ini merupakan pihak yang diajak untuk melakukan pengawasan dalam penyidikan.
“Semua orang punya concern, presiden punya concern, masa sudah direkomendasikan seperti itu, apalagi kita sebetulnya “mereka ajak” bersama-sama melakukan pengawasan penyidikan pemantauan masa rekomendasinya dipersoalkan lagi, selama ini tidak pernah seperti itu,” ungkap Taufan.
(cip)
Lihat Juga :
