Revolusi Karakter Lebih Urgen

Meski semua sudah diproses hukum sesuai derajat kesalahannya, tidak serta merta kepercayaan publik itu pulih. Perlu waktu panjang untuk memulihkan kerusakan citra tersebut. Tidak cukup hanya mengandalkan pencitraan diri yang masif. Tapi, harus dibuktikan dengan perbuatan nyata bahwa institusi ini serius melakukan pembersihan internal. Tanpa perbuatan nyata, mustahil publik akan percaya begitu saja.

Mungkin, selama ini ruang publik penuh sesak dijejali pencitraan para pejabat publik yang sudah jauh dari porsi wajar. Sekarang, jika masyarakat mulai menuntut transparansi dan akuntabilitas para pejabat di ruang publik harus dimaknai sebagai bentuk assessment baru yang wajib dipenuhi. Publik sudah trauma dengan pencitraan sehingga mereka melakukan uji fakta sendiri terhadap ucapan dan perbuatan si pejabat. Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk merespons ini?

Mengucapkan komitmen dan janji saja tidak cukup. Harus ditunjukkan secara terbuka bahwa rekrutmen pejabat publik harus benar-benar objektif berbasis kompetensi. Bukan atas pertimbangan kedekatan dan kekubuan semata. Poin lain dari pecahnya kasus FS adalah pentingnya melakukan pembersihan terhadap aparatur negara yang masih berpotensi melakukan penyelewengan jabatan. Tentu, pemerintah dan masing-masing lembaga negara, termasuk kepolisian, sudah memiliki mekanisme pengawasan internal.

Evaluasi dan pengawasan aparatur negara ternyata memiliki urgensi yang lebih prioritas dibandingkan proyek-proyek infrastruktur yang tampak prestisius di permukaan. Semegah apa pun gedung yang dibangun dengan anggaran besar akan percuma jika aparaturnya masih senang korupsi dan melakukan penyelewengan.

Bukankah pembangunan SDM lebih krusial dibanding pembangunan fisik? Orang mayoritas akan mengiyakan ini. Tapi, bagi pemerintah, bisa jadi pembangunan SDM atau bisa disebut revolusi mental, revolusi karakter, atau apa pun namanya bukan prioritas.