Optimalkan Infrastruktur yang Sudah Terbangun
Selasa, 23 Agustus 2022 - 14:26 WIB
loading...
A
A
A
Secara umum konstruksi IKN tahap pertama atau pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara akan berlangsung hingga 2024. Adapun pembangunan seluruh IKN dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2045.
Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun, KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta maupun BUMN dan BUMD.
Kementerian Investasi mencatat setidaknya ada empat negara yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara, yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Uni Emirat Arab bahkan telah merealisasi investasinya senilai USD20 miliar atau sekitar Rp299,84 triliun (kurs: Rp 14.992).
Seluruh investasi UEA tersebut telah ditanamkan pada Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa realisasi komitmen investasi dari negara-negara lain akan berlangsung hingga 20 tahun ke depan.
Di sisi lain anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2023 dialokasikan senilai Rp125,2 triliun atau 31,93% dari total anggaran infrastruktur 2023. Selain itu anggaran Kementerian PUPR naik 2,37% dari proyeksi belanja Kementerian PUPR tahun ini senilai Rp 122,3 triliun.
Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun, KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta maupun BUMN dan BUMD.
Kementerian Investasi mencatat setidaknya ada empat negara yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara, yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Uni Emirat Arab bahkan telah merealisasi investasinya senilai USD20 miliar atau sekitar Rp299,84 triliun (kurs: Rp 14.992).
Seluruh investasi UEA tersebut telah ditanamkan pada Indonesia Investment Authority (INA). Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa realisasi komitmen investasi dari negara-negara lain akan berlangsung hingga 20 tahun ke depan.
Di sisi lain anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2023 dialokasikan senilai Rp125,2 triliun atau 31,93% dari total anggaran infrastruktur 2023. Selain itu anggaran Kementerian PUPR naik 2,37% dari proyeksi belanja Kementerian PUPR tahun ini senilai Rp 122,3 triliun.
Lihat Juga :
