Sejumlah Pemberontakan dalam Sejarah Indonesia, Nomor 10 Saat Ini Masih Terjadi
Selasa, 23 Agustus 2022 - 06:40 WIB
loading...
Sejumlah Pemberontakan dalam Sejarah Indonesia, salah satunya Gestapu/PKI 1965. Jenazah para Pahlawan Revolusi tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sumber Foto dari buku Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Konflik dan Integrasi TNI-AD
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pemberontakan dalam sejarah Indonesia terjadi di mana-mana, seperti pemberontakan PKI tahun 1948, DI/TII tahun 1949 di Jawa Barat, pemberontakan RMS dan APRA pada tahun 1950. Kemudian pemberontakan DI/TII tahun 1958 di Aceh dan Sulawesi Selatan.
Seperti dikutip dari buku Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen, Dari Fitnah Ke Fitnah, Selasa (23/8/2022), puncak pemberontakan terjadi pada tahun 1959 sampai 1962 oleh PRRI/Permesta dan Gestapu/PKI tahun 1965.
Berikut penjelasan sejumlah pemberontakan dalam sejarah Indonesia , yang dirangkum SINDOnews:
1. Pemberontakan PKI tahun 1948
Selama Amir Syarifudin menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) mulai 13 Oktober 1945 hingga Desember 1947, ia telah menyusun TNI dengan menguasai kelaskaran sebanyak seperempat dari tiap divisi, pepolit, dan biro perjuangan untuk mendukung Perjanjian Linggarjati dan Renville.
Dengan adanya rasionalisasi pada Januari 1948, kekuatan kiri menjadi hilang sepertiganya dan Amir Syarifudin menjadi anti perundingan yang telah dirintis olehnya.
Pada saat TNI sibuk menghadapi Belanda, Amir Syarifudin bergabung dengan Musso yang baru diangkat menjadi Ketua PKI dan memproklamirkan Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun dengan dukungan Brigade 29.
Akibatnya, untuk pertama kalinya Divisi I/Siliwangi diserang oleh Brigade 29 di Solo dan Panglima Divisi IV Solo memerintahkan Divisi I/Siliwangi agar keluar dari Solo. Bersamaan dengan kejadian itu, Letkol Marhadi dari Staf Pertahanan Jawa Timur dibunuh pemberontak.
Mayjen Joko Suyono, seorang perwira Pepolit dan TNI bagian masyarakat memimpin komando militer pemberontakan PKI yang berasal dari Pesindo.
Akhirnya pemerintah menyatakan gerakan PKI adalah suatu pemberontakan dan Divisi I/Siliwangi ditugaskan untuk menumpasnya bersama Divisi Sungkono dari Jawa Timur.
2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat
Dalam buku Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen, Konflik dan Integrasi TNI AD, Kartosuwiryo adalah proklamator DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pada tahun 1949.
Kartosuwiryo merupakan Menhan yang disusupkan ke Jawa Barat untuk melakukan aksi gerilya ketika Divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta akibat hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948.
Posisi ini dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk tetap melawan pemerintah RI hingga tahun 1962 bersama turunnya PRRI/Permesta. Pemberontakan DI/TII berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati. Dia ditangkap pada 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada 16 Agustus 1962.
3. Pemberontakan DI/TII di Aceh
Setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati, tak serta merta memadamkan pengikut dan simpatisannya. Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin Gubernur Militer, Kolonel Daud Beureuh.
Setelah penyerahan kedaulatan RI pada 1950, Sumatera dibagi menjadi 3 Provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara, sebagai karesidenan.
Gubernur Militer Daud Beureuh meminta Aceh dijadikan provinsi sendiri tetapi tidak dikabulkan, sehingga Daud Beureuh memproklamirkan daerah Aceh sebagai bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo pada 1953.
Seperti dikutip dari buku Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen, Dari Fitnah Ke Fitnah, Selasa (23/8/2022), puncak pemberontakan terjadi pada tahun 1959 sampai 1962 oleh PRRI/Permesta dan Gestapu/PKI tahun 1965.
Berikut penjelasan sejumlah pemberontakan dalam sejarah Indonesia , yang dirangkum SINDOnews:
1. Pemberontakan PKI tahun 1948
Selama Amir Syarifudin menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) mulai 13 Oktober 1945 hingga Desember 1947, ia telah menyusun TNI dengan menguasai kelaskaran sebanyak seperempat dari tiap divisi, pepolit, dan biro perjuangan untuk mendukung Perjanjian Linggarjati dan Renville.
Dengan adanya rasionalisasi pada Januari 1948, kekuatan kiri menjadi hilang sepertiganya dan Amir Syarifudin menjadi anti perundingan yang telah dirintis olehnya.
Pada saat TNI sibuk menghadapi Belanda, Amir Syarifudin bergabung dengan Musso yang baru diangkat menjadi Ketua PKI dan memproklamirkan Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun dengan dukungan Brigade 29.
Akibatnya, untuk pertama kalinya Divisi I/Siliwangi diserang oleh Brigade 29 di Solo dan Panglima Divisi IV Solo memerintahkan Divisi I/Siliwangi agar keluar dari Solo. Bersamaan dengan kejadian itu, Letkol Marhadi dari Staf Pertahanan Jawa Timur dibunuh pemberontak.
Mayjen Joko Suyono, seorang perwira Pepolit dan TNI bagian masyarakat memimpin komando militer pemberontakan PKI yang berasal dari Pesindo.
Akhirnya pemerintah menyatakan gerakan PKI adalah suatu pemberontakan dan Divisi I/Siliwangi ditugaskan untuk menumpasnya bersama Divisi Sungkono dari Jawa Timur.
2. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat
Dalam buku Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen, Konflik dan Integrasi TNI AD, Kartosuwiryo adalah proklamator DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pada tahun 1949.
Kartosuwiryo merupakan Menhan yang disusupkan ke Jawa Barat untuk melakukan aksi gerilya ketika Divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta akibat hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948.
Posisi ini dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk tetap melawan pemerintah RI hingga tahun 1962 bersama turunnya PRRI/Permesta. Pemberontakan DI/TII berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati. Dia ditangkap pada 4 Juni 1962 dan dihukum mati pada 16 Agustus 1962.
3. Pemberontakan DI/TII di Aceh
Setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati, tak serta merta memadamkan pengikut dan simpatisannya. Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin Gubernur Militer, Kolonel Daud Beureuh.
Setelah penyerahan kedaulatan RI pada 1950, Sumatera dibagi menjadi 3 Provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara, sebagai karesidenan.
Gubernur Militer Daud Beureuh meminta Aceh dijadikan provinsi sendiri tetapi tidak dikabulkan, sehingga Daud Beureuh memproklamirkan daerah Aceh sebagai bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo pada 1953.
Lihat Juga :
