Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Resmikan 4 MPP di Sulsel, Mahfud MD: Birokrasi Korup, Menghambat Pelayanan Publik
loading...
Plt. Menpan RB Mahfud MD meresmikan empat Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mahfud MD meresmikan empat Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).
Mahfud mengatakan, momen pertama dalam sejarah ini adalah bentuk revolusi pelayanan publik sekaligus kolaborasi empat kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kata dia, budaya korup dapat menghambat kerja pelayanan publik.
”Budaya birokrasi kita yang lama itu, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai,” kata Mahfud.
”Itu birokrasi korup namanya, sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” papar Mahfud.
Kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), Mahfud kembali menekankan, ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat. Di dalam MPP, pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah.
Bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya mengalami konsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.
”Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud, baik secara sistem maupun secara budaya kerja,” ujar Mahfud di hadapan Bupati Maros, Bupati Bantaeng, Bupati Pinrang, Walikota Pare-Pare dan Sekda Provinsi Sulsel.
Mahfud berharap, seluruh pihak terkait agar ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran MPP.
Dalam hal ini, peran para pemimpin penyelenggara pelayanan publik sangat penting untuk memulai budaya kerja collaborative governance, sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Kolaborasi dapat mendorong munculnya berbagai inovasi dan modernisasi pelayanan publik.
Mahfud mengatakan, momen pertama dalam sejarah ini adalah bentuk revolusi pelayanan publik sekaligus kolaborasi empat kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kata dia, budaya korup dapat menghambat kerja pelayanan publik.
”Budaya birokrasi kita yang lama itu, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai,” kata Mahfud.
”Itu birokrasi korup namanya, sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” papar Mahfud.
Kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), Mahfud kembali menekankan, ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat. Di dalam MPP, pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah.
Bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya mengalami konsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.
”Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud, baik secara sistem maupun secara budaya kerja,” ujar Mahfud di hadapan Bupati Maros, Bupati Bantaeng, Bupati Pinrang, Walikota Pare-Pare dan Sekda Provinsi Sulsel.
Mahfud berharap, seluruh pihak terkait agar ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran MPP.
Dalam hal ini, peran para pemimpin penyelenggara pelayanan publik sangat penting untuk memulai budaya kerja collaborative governance, sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Kolaborasi dapat mendorong munculnya berbagai inovasi dan modernisasi pelayanan publik.
(ams)
Explore More