Resmikan 4 MPP di Sulsel, Mahfud MD: Birokrasi Korup, Menghambat Pelayanan Publik
Sabtu, 20 Agustus 2022 - 06:19 WIB
loading...
Plt. Menpan RB Mahfud MD meresmikan empat Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mahfud MD meresmikan empat Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).
Mahfud mengatakan, momen pertama dalam sejarah ini adalah bentuk revolusi pelayanan publik sekaligus kolaborasi empat kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kata dia, budaya korup dapat menghambat kerja pelayanan publik. Baca juga: Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Moderasi Beragama
”Budaya birokrasi kita yang lama itu, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai,” kata Mahfud.
”Itu birokrasi korup namanya, sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” papar Mahfud.
Kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), Mahfud kembali menekankan, ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat. Di dalam MPP, pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah.
Mahfud mengatakan, momen pertama dalam sejarah ini adalah bentuk revolusi pelayanan publik sekaligus kolaborasi empat kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, kata dia, budaya korup dapat menghambat kerja pelayanan publik. Baca juga: Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Moderasi Beragama
”Budaya birokrasi kita yang lama itu, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai,” kata Mahfud.
”Itu birokrasi korup namanya, sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” papar Mahfud.
Kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), Mahfud kembali menekankan, ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat. Di dalam MPP, pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah.
Lihat Juga :
