Respons Mahfud MD Disebut Menteri Komentator: Tugas Saya Memang Ndak Berat

Kamis, 18 Agustus 2022 - 09:00 WIB
loading...
Respons Mahfud MD Disebut...
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui banyak yang tak senang dengan caranya bekerja. Foto/tangkapan layar
A A A
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD sangat memahami pandangan negatif sebagian orang atas sepak terjangnya sebagai menteri. Dia tahu kebiasaannya berbicara di ruang publik mengenai hal-hal yang terkadang sensitif dianggap keluar jalur.

”Saya sadar karena ada orang yang mengatakan itu kan. Tetapi saya merasa itu jalan paling mudah saya tempuh sejak dulu. Artinya, saya lempar ke publik agar opini publik itu terbentuk berdasarkan fakta,” kata Mahfud dalam perbincangan di saluran Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Mahfud MD soal Kasus Brigadir J: Orang-orang di TKP Jelas, Insya Allah Tuntas

Seperti diketahui, politikus PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyindir Mahfud karena dianggap terlalu banyak mengumbar pertanyataan pada kasus pembunuhan Brigadir J.

"Saya sebagai Ketua Komisi III DPR bertanya, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan? Koordinator, lho, bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator," sindir Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Menurut Mahfud, tindakannya pada kasus pembunuhan Brigadir J sama dengan yang pernah dilakukan pada banyak kasus lain. Mahfud mencontohan kasus Cicak versus Buaya, ketika Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah ditahan polisi. Sebagai hakim MK, Mahfud menyatakan akan membuka rekaman video yang membuktikan rekayasa dalam kasus tersebut.

”Saya bilang mau saya setel itu ada rekaman CCTV dan sebagainya. Saya diancam, rekaman itu mau disita. Saya lempar saja ke publik. Saya bilang saya hakim, perintah hakim itu tidak boleh dilawan. Lalu tetap saya setel, akhirnya kan keluar Samad. permainan agar bukti rekaman yang akhirnya keluar Bibit Samad,” kata Mahfud.



Hal yang sama juga dilakukan Mahfud pada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sampai korupsi di Kementerian Pertahanan. ”Itu kan kasus lama, 2012. Saya menghadap presiden, saya katakana saya akan tangani tapi saya minta keppres. Saya temui panglima TNI, saya juga temui Pak Prabowo. Saya tanyakan, dan dijawab silakan Pak Mahfud. Akhirnya sekarang masuk persidangan,” ujar dia.

Semua yang dilakukannya tersebut, kata Mahfud, untuk memecah kebuntuan komunikasi antar kementerian atau lembaga. Dan, semua dilakukan atas sepengetahuan presiden. ”Tugas saya memang itu. Kan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Jadi ndak berat-berat amat,” ujar Mahfud tertawa.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Mahfud MD Usul Ambang...
Mahfud MD Usul Ambang Batas Parlemen Nol Persen atau Pemberlakuan Fraksi Threshold
GKSR Gelar FGD Bahas...
GKSR Gelar FGD Bahas RUU Pemilu hingga Ambang Batas Parlemen, Undang Mahfud dan Uceng
Mahfud MD Sebut Militeristik...
Mahfud MD Sebut Militeristik Tak Cocok di Polri, Pakar: Perlu untuk Lindungi Rakyat
Mahfud: Rekomendasi...
Mahfud: Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Ingin Ciptakan Polisi Sipil
Atasi Kebocoran Data...
Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI
Polemik Alumni LPDP...
Polemik Alumni LPDP Hina Negara, Mahfud MD: Jangan Pernah Lelah Mencintai Negeri Ini
Wisuda UNOSO Dihadiri...
Wisuda UNOSO Dihadiri Rocky Gerung, Gories Mere, hingga Mahfud MD
Rekomendasi
RSUD Tobelo Perluas...
RSUD Tobelo Perluas Akses Layanan Jantung Anak, Didukung Alat Echocardiography Bantuan NHM
Said Iqbal Minta Pajak...
Said Iqbal Minta Pajak JHT Dihapus bagi Seluruh Penerima
Bea Cukai Pantoloan...
Bea Cukai Pantoloan Gagalkan Peredaran 224 Ribu Batang Rokok Ilegal di Palu
Berita Terkini
Bupati Langkat Syah...
Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di KPK usai Kena OTT
Gus Ipul Dukung Usulan...
Gus Ipul Dukung Usulan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan: Pejuang Bahasa Indonesia
KPK terkait OTT Bupati...
KPK terkait OTT Bupati Langkat: Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim
3 Pejabat Bea Cukai...
3 Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar Terkait Kasus Impor Barang
Petisi Ahli Tampung...
Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
PAN Tak Beri Bantuan...
PAN Tak Beri Bantuan Hukum ke Bupati Langkat yang Kena OTT KPK, Viva Yoga: Tanggung Jawab Pribadi
Infografis
8 Menteri Era Jokowi...
8 Menteri Era Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved