Irsus Periksa 63 Personel Polisi, Bertambah Jadi 35 Diduga Langgar Etik Kasus Brigadir J

Senin, 15 Agustus 2022 - 22:52 WIB
loading...
Irsus Periksa 63 Personel Polisi, Bertambah Jadi 35 Diduga Langgar Etik Kasus Brigadir J
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mencatat terdapat total sementara 35 anggota Polri yang diduga tidak profesional mengusut kasus pembunuhan Brigadir J. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mencatat terdapat total sementara 35 anggota Polri yang diduga tidak profesional mengusut kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Hal itu, usai polisi memeriksa 63 anggota polisi.

Dedi mengatakan anggota Polri yang diduga melanggar etik penanganan kasus Brigadir J terus bertambah. Tercatat, 35 anggota sudah dinyatakan melakukan ketidakprofesionalan. Baca juga: Komnas HAM Minta 31 Polisi yang Langgar Kode Etik Kasus Kematian Brigadir J Dipidana

"Iya betul, informasi dari Irsus demikian (35 melanggar kode etik)," ujar Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/8/2022).



Dedi menjelaskan jumlah tersebut usai penambahan lima penyidik Polda Metro Jaya yang dianggap melanggar. Sehingga, lanjut Dedi, puluhan anggota tersebut diduga kuat ikut andil dalam menghilangkan bukti CCTV.

Dia menambahkan sedangkan untuk yang berstatus terperiksa jumlahnya mencapai 63 anggota. Mereka diduga terlibat di rangkaian pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

"Total sementara terperiksa 63 orang," kata Dedi.

Menurut Dedi, dalam kasus ini 16 anggota Polri ditempatkan di tempat khusus. 10 di antaranya di Provos dan sisanya di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Sebelumnya, Komnas HAM meminta 31 anggota Polri yang terlibat dalam kasus penanganan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan terbukti melanggar kode etik untuk dapat dipidana. Baca juga: Motif Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM: Bergantung Keterangan Putri Candrawathi

"Kami sederhana saja, kalau sudah menemukan indikasi kuat terjadi obstruction of justice orang-orangnya ini, ini, ini, ya minta juga untuk dikembangkan siapa pun pelakunya obstruction of justice itu dalam konteks HAM," ujar Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).
(kri)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1457 seconds (11.252#12.26)