Soal Reshuffle, Rasional tapi Jangan Emosional
Selasa, 30 Juni 2020 - 07:00 WIB
loading...
Dalam perspektif pemerintahan yang efektif, reshuffle adalah keniscayaan. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
LUAPAN kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pembantunya di Kabinet Kerja hingga mengancam akan mencopot mereka membuat kita terperangah. Kejengkelan seorang pemimpin negeri yang disebarkan via saluran YouTube resmi Sekretariat Presiden, Minggu (28/6) itu menyadarkan kepada publik bahwa kondisi pemerintahan sejatinya sedang tidak baik-baik saja.
Di saat seseorang, termasuk Presiden Jokowi, yang dalam perspektif komunikasi atau psikologi mengalami cognitive dissonance, tak berlebihan jika dihadapkan pada situasi yang tidak pasti. Harapan dan program Jokowi banyak yang tidak bisa menjadi kenyataan. Di tengah ketidakstabilan kognisi itu, kerap kali unsur emosional bermunculan. Tak salah kiranya, sebagai manusia biasa, Presiden Jokowi dalam channel itu tampak bingung, resah, marah, jengkel, dan sebagainya.
Presiden Jokowi sebenarnya juga tidak sendiri mengalami kegundahan itu. Mayoritas rakyat Indonesia yang memberikan amanah besar kepadanya juga tengah dihadapkan perasaan-perasaan serupa. Di tengah pandemi ini banyak sekali rakyat mendengar, melihat, dan merasakan kebijakan nan membingungkan. Alih-alih memberikan ketenangan dan kemudahan, beberapa regulasi yang dibuat pembantu Jokowi itu justru saling bertentangan, bertabrakan, dan cenderung mementingkan kelompok atau sektor tertentu.
Semua pantas marah. Semua pantas jengkel. Apalagi di lapangan, kebijakan tersebut seolah macan ompong. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), misalnya, tampak hanya aturan-aturan di atas kertas. Di lapangan tampak menjadi formalitas. Kebijakan yang tak mampu menjangkar (anchoring ) publik inilah bisa jadi sebab-musabab PSBB tak pernah efektif. Di berbagai daerah, kebijakan itu diperpanjang dan diperpanjang terus hingga kapan tanpa ada kepastian.
Sekali lagi, kegeraman Jokowi adalah manusiawi. Kemarahan ini setidaknya berhasil mengusik dan melecut kinerja pembantunya untuk lebih bekerja keras di saat pandemi Covid-19. Di sisi lain, kejengkelan yang dipublikasikan ini menjadi bentuk kapabilitas simbolik yang tepat untuk mencitrakan bahwa Presiden benar-benar bekerja serius, terutama dalam mengawasi kabinet yang muaranya untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
Di saat seseorang, termasuk Presiden Jokowi, yang dalam perspektif komunikasi atau psikologi mengalami cognitive dissonance, tak berlebihan jika dihadapkan pada situasi yang tidak pasti. Harapan dan program Jokowi banyak yang tidak bisa menjadi kenyataan. Di tengah ketidakstabilan kognisi itu, kerap kali unsur emosional bermunculan. Tak salah kiranya, sebagai manusia biasa, Presiden Jokowi dalam channel itu tampak bingung, resah, marah, jengkel, dan sebagainya.
Presiden Jokowi sebenarnya juga tidak sendiri mengalami kegundahan itu. Mayoritas rakyat Indonesia yang memberikan amanah besar kepadanya juga tengah dihadapkan perasaan-perasaan serupa. Di tengah pandemi ini banyak sekali rakyat mendengar, melihat, dan merasakan kebijakan nan membingungkan. Alih-alih memberikan ketenangan dan kemudahan, beberapa regulasi yang dibuat pembantu Jokowi itu justru saling bertentangan, bertabrakan, dan cenderung mementingkan kelompok atau sektor tertentu.
Semua pantas marah. Semua pantas jengkel. Apalagi di lapangan, kebijakan tersebut seolah macan ompong. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), misalnya, tampak hanya aturan-aturan di atas kertas. Di lapangan tampak menjadi formalitas. Kebijakan yang tak mampu menjangkar (anchoring ) publik inilah bisa jadi sebab-musabab PSBB tak pernah efektif. Di berbagai daerah, kebijakan itu diperpanjang dan diperpanjang terus hingga kapan tanpa ada kepastian.
Sekali lagi, kegeraman Jokowi adalah manusiawi. Kemarahan ini setidaknya berhasil mengusik dan melecut kinerja pembantunya untuk lebih bekerja keras di saat pandemi Covid-19. Di sisi lain, kejengkelan yang dipublikasikan ini menjadi bentuk kapabilitas simbolik yang tepat untuk mencitrakan bahwa Presiden benar-benar bekerja serius, terutama dalam mengawasi kabinet yang muaranya untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
