alexametrics

Ancam Reshuffle, Jokowi Balik Ditantang Ganti Dua Menko

loading...
Ancam Reshuffle, Jokowi Balik Ditantang Ganti Dua Menko
Presiden Joko Widodo. Foto/dok.SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam bakal membubarkan lembaga dan mengganti para menteri dianggap gagal menangani pandemi Covid-19. Analis sosial Universitas Negeri Jakarta Ubeidillah Badrun menyebut bahwa sikap itu merupakan ekspresi emosional dan kegagalan Jokowi dalam menangani Covid-19.

"Jadi pidato Jokowi yang marah-marah itu sebenarnya ekspresi emosional dari kegagalanya sekaligus kekacauanya dalam mengendalikan para menteri dan kegagalanya mengendalikan kondisi ekonomi pada kuartal I dan II/2020 ini yang terkontraksi minus," ujar Ubeidillah dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).

Dalam situasi tersebut, kata Ubeidillah, Jokowi harus mengganti menteri yang menjadi beban dan berpeluang menambah kekacauan ke depan. Para menteri itu adalah Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menkumham, Menteri Ekonomi, dan Menteri Perindustrian.



(Baca: Reshuffle Kabinet Bisa Jadi Hanya Gimmick Politik Jokowi)

Selain itu, Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menko Perekonomian juga menjadi beban Jokowi yang perlu dievaluasi dan diganti.

"Argumennya, karena sudah ada Perppu Nomor 1/2020 yang sudah jadi undang-undang tetapi tidak efektif digunakan dua menko tersebut. Bahkan, keduanya justru membuat kegaduhan saja, dari soal TKA, debat terbuka yang gagal, dan juga kegagalan Kartu Prakerja yang di-handle langsung Menko Perekonomian," jelasnya

(Baca: Reshuffle Kabinet Mencuat, IPW Sarankan Jokowi Ganti 11 Menteri Ini)

Menurut Ubeidillah, sikap Jokowi terhadap dua menko tersebut menjadi ujian kepemimpinannya sebagai presiden. Bila Jokowi berani mengganti dua menko tersebut, Ubeidillah menilai Jokowi memiliki strong leadership. Pun sebaliknya, kalau Jokowi tidak berani, hal itu hanya menguatkan dugaan soal sosok Jokowi sebagai presiden.

"Kalau tidak berani reshufle dua Menko tersebut itu artinya membenarkan tesis bahwa Jokowi dikendalikan oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik," ungkapnya.
(muh)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak