Ketum PKHMK Risma Situmorang Sandang Gelar Doktor Ilmu Hukum, Ini Judul Disertasinya
Minggu, 31 Juli 2022 - 06:36 WIB
loading...
A
A
A
Selain Pengadilan Medis, Risma juga mengusulkan agar Pemerintah dan DPR segera merevisi Pasal 66 Ayat (1), (2), dan (3) UU Praktik Kedokteran dan beberapa Perkonsil. Ini supaya proses hukum pidana dan tuntutan ganti rugi atas dugaan Malpraktek Tenaga Medis (dokter) baru bisa dilakukan jika Pengadilan Medis telah memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran penerapan ilmu kedokteran.
Saran lainnya, MKDKI cukup hanya memeriksa kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran agar tidak mencapuradukkan lagi dengan pelanggaran hukum. Dalam disertasinya, Risma telah membuat Rancangan UU Pengadilan Medis.
“Disarankan kepada pemerintah dan DPR agar segera membentuk UU tentang Peradilan Medis,” katanya. Baca juga: Ibas Berhasil Raih Gelar Doktor, Begini Pesan Fraksi PKS
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, Provinsi DKI Jakarta, Dr. Ir. Paristiyanti Nyrwardani, M.P., yang hadir dalam sidang Peomosi Doktor tersebut menyampaikan, baru kali ini ada seorang doktor yang memberi masukan RUU berikut drafnya. “Saya mengucapkan salut,” katanya.
Saran lainnya, MKDKI cukup hanya memeriksa kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran agar tidak mencapuradukkan lagi dengan pelanggaran hukum. Dalam disertasinya, Risma telah membuat Rancangan UU Pengadilan Medis.
“Disarankan kepada pemerintah dan DPR agar segera membentuk UU tentang Peradilan Medis,” katanya. Baca juga: Ibas Berhasil Raih Gelar Doktor, Begini Pesan Fraksi PKS
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III, Provinsi DKI Jakarta, Dr. Ir. Paristiyanti Nyrwardani, M.P., yang hadir dalam sidang Peomosi Doktor tersebut menyampaikan, baru kali ini ada seorang doktor yang memberi masukan RUU berikut drafnya. “Saya mengucapkan salut,” katanya.
(mhd)
Lihat Juga :
