Merasa Petugas Partai, Jokowi Diprediksi Tak Kirim Surat Penundaan RUU HIP

JAKARTA - Nasib penundaan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP ) belum jelas. Pemerintah mempunyai waktu 60 hari untuk mengirim surat resmi untuk mempertegaskan pernyataan penundaan pembahasan.

Pengamat politik Cecep Hidayat mengatakan jika ingin meraih simpati masyarakat, Jokowi akan mengirim surat penghentian RUU HIP ke DPR. “Kalau memang dia mencari tabungan politik,” ujar dia saat dihubungi SINDOnews, Minggu (18/6/2020).

(Baca: Ketum ICMI Imbau Presiden-Parpol Cabut RUU HIP dari Prolegnas)

Masalahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak membutuhkan tabungan politik karena pemilu selanjutnya sudah tidak bisa maju kembali. Cecep memprediksi Jokowi tidak akan mengirim surat penundaan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu demi menjaga hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai mendorong RUU HIP dan mengusung Jokowi hingga tampuk singsasan RI-1.

“Tapi dia merasa “petugas partai” dan punya kedekatan dengan ketum, dia akan membangun komunikasi dengan PDIP. Dia minta udah di-review dulu. Posisinya, presiden akan membiarkan tanpa surat (ke DPR),” ujarnya.

(Baca: Tunda RUU HIP Tak Cukup Pernyataan Menteri, Baleg DPR Tunggu Surat Jokowi)

Komunikasi dengan PDIP ini penting. Alasannya, dosen Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan Jokowi harus menjaga peluang anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam pemilihan walikota Solo. Dalam perebutan “tiket” dari PDIP, Gibran harus bersaing dengan Achmad Purnomo yang didukung oleh DPC PDIP Solo.

Cecep menerangkan RUU HIP memungkinkan akan membuat dinamika di internal PDIP dan Jokowi. Dia menilai Jokowi akan menghindari gesekan dengan partai yang membesarkannya itu.

“Posisinya tetap akan menolak dan disampaikan di media. Publik mengetahui dia menolak, tapi enggak mengirim surat. Posisinya dengan PDIP dibikin status quo saja, mengambang,” pungkasnya.