Atasi Wabah PMK, Satgas Daerah Diimbau Fokus Vaksinasi Dosis Pertama
Jum'at, 29 Juli 2022 - 23:17 WIB
loading...
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas PMK Letjen TNI Suharyanto mengimbau Satgas PMK daerah fokus vaksinasi dosis pertama. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Proses pemberian vaksin terhadap hewan ternak dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ) terus bergulir. Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) di daerah diimbau untuk fokus pada vaksinasi dosis pertama.
"Jumlah vaksin yang saat ini tersedia masih terbatas, total ada 3 juta dosis yang siap dialokasikan ke daerah," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas PMK Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Jumat (29/7/2022).
Untuk mengatasi hal tersebut, Suharyanto menyarankan untuk setiap daerah memberlakukan skala prioritas hewan ternak yang lebih dulu diberi vaksin seperti di Jawa Barat, penularan PMK banyak dialami sapi dan kerbau.
Baca juga: Percepat Vaksinasi PMK, Pemprov Jatim Terjunkan 2.450 Nakes Hewan
Untuk itu, pemberian vaksin diharapkan fokus kepada dua hewan ternak tersebut dan untuk hewan ternak lainnya seperti domba atau kambing vaksin bisa diberikan setelah jumlahnya mencukupi.
Baca juga: Cegah Penularan PMK, Satgas Keluarkan Lalu Lintas Hewan Berbasis Zonasi
"Stok vaksin yang ada mari difokuskan untuk vaksin pertama terlebih dahulu. Memang selama ini ada tenggang waktu antara vaksin pertama dan kedua sekitar 4-8 minggu, tapi saat ini dihabiskan dulu untuk vaksin pertama," katanya.
Suharyanto juga memperingkatkan dampak akibat PMK tidak bisa dianggap sepele, sebab penurunan ekonomi yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian yang bisa mencapai triliun rupiah.
"Ditargetkan dalam 6 bulan ke depan kasus PMK sudah bisa berkurang. Menyatakan bebas vaksinasi memang membutuhkan waktu, tetapi diharapkan kasus PMK di Jawa Barat pada 2023 sudah habis," ujar Suharyanto.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Suharyanto kembali mengingatkan pentingnya penerapan 4 strategi yakni biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat dalam penanganan PMK. Untuk menambah efektivitas keempat strategi tersebut, dilakukan pula testing sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK semakin meluas.
Saat ini, testing yang dilakukan masih dilihat berdasarkan gejala klinis. Tetapi, pemerintah telah berencana dalam minggu depan akan ada alat testing secara ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dilakukan untuk testing Covid-19 melalui Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Kalau biosecurity bisa dimaksimalkan tidak perlu dilakukan vaksinasi. Oleh sebab itu, daerah yang belum terpapar (PMK) harus dijaga. Apabila ada 1-2 hewan ternak masuk yang sudah terpapar langsung saja dipotong. Tetapi, jika jumlahnya banyak sebaiknya langsung diobati," pungkasnya.
Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran dan mendukung pelaksanaan penanganan PMK di Jawa Barat, Satgas PMK Pusat dalam kunjungan ini memberikan sejumlah bantuan logistik. Bantuan tersebut seperti, APD sebanyak 20.519 set, alat spray sebanyak 86 unit, handsanitizer sebanyak 20.519 pcs, dan desinfektan sebanyak 4.275 botol.
"Jumlah vaksin yang saat ini tersedia masih terbatas, total ada 3 juta dosis yang siap dialokasikan ke daerah," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas PMK Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Jumat (29/7/2022).
Untuk mengatasi hal tersebut, Suharyanto menyarankan untuk setiap daerah memberlakukan skala prioritas hewan ternak yang lebih dulu diberi vaksin seperti di Jawa Barat, penularan PMK banyak dialami sapi dan kerbau.
Baca juga: Percepat Vaksinasi PMK, Pemprov Jatim Terjunkan 2.450 Nakes Hewan
Untuk itu, pemberian vaksin diharapkan fokus kepada dua hewan ternak tersebut dan untuk hewan ternak lainnya seperti domba atau kambing vaksin bisa diberikan setelah jumlahnya mencukupi.
Baca juga: Cegah Penularan PMK, Satgas Keluarkan Lalu Lintas Hewan Berbasis Zonasi
"Stok vaksin yang ada mari difokuskan untuk vaksin pertama terlebih dahulu. Memang selama ini ada tenggang waktu antara vaksin pertama dan kedua sekitar 4-8 minggu, tapi saat ini dihabiskan dulu untuk vaksin pertama," katanya.
Suharyanto juga memperingkatkan dampak akibat PMK tidak bisa dianggap sepele, sebab penurunan ekonomi yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian yang bisa mencapai triliun rupiah.
"Ditargetkan dalam 6 bulan ke depan kasus PMK sudah bisa berkurang. Menyatakan bebas vaksinasi memang membutuhkan waktu, tetapi diharapkan kasus PMK di Jawa Barat pada 2023 sudah habis," ujar Suharyanto.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Suharyanto kembali mengingatkan pentingnya penerapan 4 strategi yakni biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan pemotongan bersyarat dalam penanganan PMK. Untuk menambah efektivitas keempat strategi tersebut, dilakukan pula testing sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK semakin meluas.
Saat ini, testing yang dilakukan masih dilihat berdasarkan gejala klinis. Tetapi, pemerintah telah berencana dalam minggu depan akan ada alat testing secara ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dilakukan untuk testing Covid-19 melalui Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Kalau biosecurity bisa dimaksimalkan tidak perlu dilakukan vaksinasi. Oleh sebab itu, daerah yang belum terpapar (PMK) harus dijaga. Apabila ada 1-2 hewan ternak masuk yang sudah terpapar langsung saja dipotong. Tetapi, jika jumlahnya banyak sebaiknya langsung diobati," pungkasnya.
Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran dan mendukung pelaksanaan penanganan PMK di Jawa Barat, Satgas PMK Pusat dalam kunjungan ini memberikan sejumlah bantuan logistik. Bantuan tersebut seperti, APD sebanyak 20.519 set, alat spray sebanyak 86 unit, handsanitizer sebanyak 20.519 pcs, dan desinfektan sebanyak 4.275 botol.
(cip)
Lihat Juga :
