Wapres Minta MUI Tak Ikut Urusi Masalah Capres-Cawapres, Anwar Abbas Bilang Begini
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi imbauan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin agar MUI secara institusi tidak ikut-ikutan mengurusi masalah capres-cawapres 2024. Menurut Anwar Abbas, imbauan dan permintaan Wapres tersebut sudah benar.
Karena, kata Anwar Abbas, hal demikian menurut UU memang bukan menjadi urusan MUI, tapi menjadi tugas dari partai politik (parpol) dan atau gabungan dari parpol. “Tetapi meskipun demikian, karena tugas MUI adalah menjaga umat dan bangsa, maka secara moral MUI tentu harus bisa mengingatkan dan mengarahkan umat dan bangsa ini untuk memilih capres-cawapres yang terbaik dari yang ada,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/7/2022).
Dia mengungkapkan kriteria pemimpin yang baik tersebut di antaranya adalah beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang terpuji dan mulia, serta memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni. Dia berpendapat, tipe pemimpin yang dibutuhkan adalah yang bermental negarawan, bukan bermental politikus.
Sebab, kata dia, jika bermental negawaran, yang dipikirkan tidak lagi kepentingan diri dan partai serta kelompoknya saja, tapi nasib seluruh rakyat dan warga bangsanya. “Dan kalau seandainya ada perbedaan pilihan di antara warga umat dan warga bangsa dalam hal yang terkait dengan capres-cawapres yang mereka dukung, MUI akan mengimbau dan mengajak seluruh elemen umat dan bangsa agar hal demikian jangan sampai membuat kehidupan umat dan bangsa di negeri ini menjadi terpecah-belah,” tuturnya.
Karena, kata dia, salah satu kunci penentu kemajuan dan kesuksesan dari suatu bangsa sangat tergantung kepada apakah di antara warga bangsa tersebut masih ada rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan atau tidak. Dia melanjutkan, kalau rasa kebersamaan, persatuan, serta kesatuan sudah hilang, maka negara tersebut tentu akan remuk dan menjadi berantakan.
“Dan hal demikian tentu tidak kita inginkan. Untuk itu secara moral sudah merupakan kewajiban bagi MUI bagi mengimbau pihak partai politik dan atau gabungan partai politik yang akan mengusung capres dan cawapres tahun 2024 supaya mau mendengar suara rakyat dan jangan hanya mendengar suara dan keinginan dari segelintir orang saja yang namanya pemilik kapital, karena negeri ini adalah negeri kita bersama,” ungkapnya
Dia menegaskan, semua rakyat Indonesia harus bisa hidup dalam keadaan makmur, sejahtera, serta berkeadilan. Oleh karena itu, lanjut dia, semua sumber daya yang ada di negeri ini harus bisa dikelola sebaik-baiknya untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Dan inilah yang kurang terlihat di negeri ini selama ini, dimana yang mendapatkan hal itu lebih banyak mereka-mereka yang ada di puncak piramid atau kelas atas dan menengah saja, sementara mereka-mereka yang berada di alas piramid atau kelas bawah tampak dengan jelas belum bisa mencicipi dan merasakannya,” jelasnya.
Hal tersebut, sambung dia, terlihat secara jelas dari masih besarnya jumlah orang miskin di negeri ini, yaitu sekitar 26,16 juta orang, sebuah angka yang tidak kecil. Untuk itu, kata Anwar Abbas, diperlukan kehadiran seorang presiden dan wapres yang memang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.
“Serta mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa ini di mata dunia dimana negara kita di masa depan diharapkan selain bisa melindungi, menyejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya juga akan bisa berperan aktif di pentas global bagi menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia,” pungkasnya.
Karena, kata Anwar Abbas, hal demikian menurut UU memang bukan menjadi urusan MUI, tapi menjadi tugas dari partai politik (parpol) dan atau gabungan dari parpol. “Tetapi meskipun demikian, karena tugas MUI adalah menjaga umat dan bangsa, maka secara moral MUI tentu harus bisa mengingatkan dan mengarahkan umat dan bangsa ini untuk memilih capres-cawapres yang terbaik dari yang ada,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/7/2022).
Dia mengungkapkan kriteria pemimpin yang baik tersebut di antaranya adalah beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang terpuji dan mulia, serta memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni. Dia berpendapat, tipe pemimpin yang dibutuhkan adalah yang bermental negarawan, bukan bermental politikus.
Sebab, kata dia, jika bermental negawaran, yang dipikirkan tidak lagi kepentingan diri dan partai serta kelompoknya saja, tapi nasib seluruh rakyat dan warga bangsanya. “Dan kalau seandainya ada perbedaan pilihan di antara warga umat dan warga bangsa dalam hal yang terkait dengan capres-cawapres yang mereka dukung, MUI akan mengimbau dan mengajak seluruh elemen umat dan bangsa agar hal demikian jangan sampai membuat kehidupan umat dan bangsa di negeri ini menjadi terpecah-belah,” tuturnya.
Karena, kata dia, salah satu kunci penentu kemajuan dan kesuksesan dari suatu bangsa sangat tergantung kepada apakah di antara warga bangsa tersebut masih ada rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan atau tidak. Dia melanjutkan, kalau rasa kebersamaan, persatuan, serta kesatuan sudah hilang, maka negara tersebut tentu akan remuk dan menjadi berantakan.
“Dan hal demikian tentu tidak kita inginkan. Untuk itu secara moral sudah merupakan kewajiban bagi MUI bagi mengimbau pihak partai politik dan atau gabungan partai politik yang akan mengusung capres dan cawapres tahun 2024 supaya mau mendengar suara rakyat dan jangan hanya mendengar suara dan keinginan dari segelintir orang saja yang namanya pemilik kapital, karena negeri ini adalah negeri kita bersama,” ungkapnya
Dia menegaskan, semua rakyat Indonesia harus bisa hidup dalam keadaan makmur, sejahtera, serta berkeadilan. Oleh karena itu, lanjut dia, semua sumber daya yang ada di negeri ini harus bisa dikelola sebaik-baiknya untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Dan inilah yang kurang terlihat di negeri ini selama ini, dimana yang mendapatkan hal itu lebih banyak mereka-mereka yang ada di puncak piramid atau kelas atas dan menengah saja, sementara mereka-mereka yang berada di alas piramid atau kelas bawah tampak dengan jelas belum bisa mencicipi dan merasakannya,” jelasnya.
Hal tersebut, sambung dia, terlihat secara jelas dari masih besarnya jumlah orang miskin di negeri ini, yaitu sekitar 26,16 juta orang, sebuah angka yang tidak kecil. Untuk itu, kata Anwar Abbas, diperlukan kehadiran seorang presiden dan wapres yang memang mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.
“Serta mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa ini di mata dunia dimana negara kita di masa depan diharapkan selain bisa melindungi, menyejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya juga akan bisa berperan aktif di pentas global bagi menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia,” pungkasnya.
(rca)