Dalami Draf RUU KUHP soal Kebebasan Pers, Dewan Pers Jadwalkan Pertemuan dengan Menkumham
Rabu, 20 Juli 2022 - 03:10 WIB
loading...
A
A
A
"Untuk itu pertemuan kami hendak memastikan apakah selama ini draf RUU KUHP yang menjadi pembahasan di ruang publik adalah draf yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI beberapa waktu lalu. Karena kami tidak punya copy-nya," jelas Ninik.
Oleh sebab itu, Ninik mengutip pernyataan Wamenkumham, Eddy Hiariej bahwa masih terdapat sejumlah pasal di dalam RUU KUHP yang perlu dibahas kembali. "Pak Wamenkumham sendiri mengakui, memang masih ada sejumlah pasal yang perlu didiskusikan. Begitu saja kalimatnya dari pemerintah," tutur Ninik.
Sebelumnya diketahui, Dewan Pers merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana.
"Kami (Dewan Pers) menyampaikan petisi tentang RKUHP kepada Ketua DPR RI waktu itu Pak Bambang Soesatyo tepatnya pada 25 September 2019," kata Yadi saat konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2022). Baca juga: Azyumardi Azra Desak DPR Hapus Pasal yang Mengancam Kemerdekaan Pers
"Kami hadir bersama seluruh konstituen Dewan Pers dan seluruh tim yang ikut dalam rumusan ini dan akhirnya membuahkan hasil RKUHP ditunda pembahasannya," tambahnya.
Oleh sebab itu, Ninik mengutip pernyataan Wamenkumham, Eddy Hiariej bahwa masih terdapat sejumlah pasal di dalam RUU KUHP yang perlu dibahas kembali. "Pak Wamenkumham sendiri mengakui, memang masih ada sejumlah pasal yang perlu didiskusikan. Begitu saja kalimatnya dari pemerintah," tutur Ninik.
Sebelumnya diketahui, Dewan Pers merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana.
"Kami (Dewan Pers) menyampaikan petisi tentang RKUHP kepada Ketua DPR RI waktu itu Pak Bambang Soesatyo tepatnya pada 25 September 2019," kata Yadi saat konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2022). Baca juga: Azyumardi Azra Desak DPR Hapus Pasal yang Mengancam Kemerdekaan Pers
"Kami hadir bersama seluruh konstituen Dewan Pers dan seluruh tim yang ikut dalam rumusan ini dan akhirnya membuahkan hasil RKUHP ditunda pembahasannya," tambahnya.
(kri)
Lihat Juga :
