Dirjen Haji Kritik Pakaian Ihram Petugas Persulit Layanan
loading...
Dirjen Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latif mengusulkan agar petugas haji ke depan tidak menggunakkan pakaian ihram seperti petugas medis. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengkritik penggunaan pakaian ihram bagi petugas haji penggunaan pakaian ihram bagi petugas haji. Dia melihat penggunaan pakaian ihram bagi petugas haji justru membuat pelayanan haji tidak optimal.
Agar pelayanan bisa lebih dioptimalkan, Hilman mengusulkan agar para petugas haji ke depan tidak menggunakan pakaian ihram sebagaimana tim medis.
”Kita ingin beri pelayanan maksimal dan prima. Tapi kalau semua petugas berihram, ya sulit,” kritik Hilman dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah bertajuk “Haji dan Pembaruan Islam”, dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Selasa (19/7/2022).
Selain pakaian ihram, Hilman juga ”mengeluhkan” kurangnya petugas perempuan. Hal ini sangat terasa karena beberapa tahun belakangan lebih banyak jamaah haji perempuan.
“Betapa itu penting ke depan agar layanan pada perempuan bisa maksimal karena ada hal-hal privat yang tidak bisa dikomunikasikan pada pembimbing-pembimbing laki-laki,” ujarnya.
Hal-hal hal tersebut, kata Hilman, merupakan pekerjaan rumah bagi semua pihak, termasuk ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, juga Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk merumuskan fatwa pembaruan atau ijtihad.
Tidak kalah penting juga masalah Mina Jadid, atau sebagian wilayah Muzdalifah yang kini menjadi wilayah Mina karena perluasan.
“Masih banyak jamaah kita yang tidak mau di Mina Jadid dan ini tidak ada fatwa dari Indonesia, termasuk MUI. Sehingga setiap tahun akan jadi grundelan,” ungkap Hilman.
Agar pelayanan bisa lebih dioptimalkan, Hilman mengusulkan agar para petugas haji ke depan tidak menggunakan pakaian ihram sebagaimana tim medis.
”Kita ingin beri pelayanan maksimal dan prima. Tapi kalau semua petugas berihram, ya sulit,” kritik Hilman dalam Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah bertajuk “Haji dan Pembaruan Islam”, dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Selasa (19/7/2022).
Selain pakaian ihram, Hilman juga ”mengeluhkan” kurangnya petugas perempuan. Hal ini sangat terasa karena beberapa tahun belakangan lebih banyak jamaah haji perempuan.
“Betapa itu penting ke depan agar layanan pada perempuan bisa maksimal karena ada hal-hal privat yang tidak bisa dikomunikasikan pada pembimbing-pembimbing laki-laki,” ujarnya.
Hal-hal hal tersebut, kata Hilman, merupakan pekerjaan rumah bagi semua pihak, termasuk ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, juga Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk merumuskan fatwa pembaruan atau ijtihad.
Tidak kalah penting juga masalah Mina Jadid, atau sebagian wilayah Muzdalifah yang kini menjadi wilayah Mina karena perluasan.
“Masih banyak jamaah kita yang tidak mau di Mina Jadid dan ini tidak ada fatwa dari Indonesia, termasuk MUI. Sehingga setiap tahun akan jadi grundelan,” ungkap Hilman.
(muh)
Lihat Juga :
