PBNU Sebut RUU HIP Ibarat Membuka Kotak Pandora

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Karena, membahas RUU HIP ibarat membuka kotak pandora yang tidak akan bisa ditutup kembali. Terlebih saat ini, perdebatan antar-ideologi tengah memanas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Helmy Faishal Zaini mengutip pernyataan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa dalam sejarah bangsa dan negara itu akan selalu muncul perdebatan tentang bagaimana meletakkan relasi agama dan negara. Gus Dur pun menyebut ada tiga paradigma yang dalam perkembangan sejarah selalu terjadi tarik menarik. (Baca juga: Muhammadiyah Ingatkan Adanya Upaya Pengusulan RUU Lain yang Serupa HIP)

“Pertama paradigma yang disebut universalistik, hubungan negara dan agama sama. Kedua adalah pandangan yang sekularistik, yang memandang bahwa tidak ada hubungan antara agama dan negara, itu adalah negara-negara sekuler. Yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai satu paradigma simbiotik yang meletakkan hubungan negara dan agama ini secara berkesesuaian,” ujar Helmy dalam webinar Partai Demokrat yang bertajuk “Agama dan Pancasila dalam Merawat Ke-Indonesiaan: Bedah RUU HIP”, Jumat (26/6/2020).

Terkait RUU HIP, lanjut Helmy, PBNU telah menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Jika melihat dokumen historis pidato Bung Karno 1 Juni 1945, dia menyitir Ernest Renan bahwa lahirnya sebuah bangsa itu karena adanya kehendak untuk bersatu. Bagaimana mempersatukan perbedaan etnisitas, agama, ras, golongan, bahkan juga agama. Tentu ini jadi sesuatu yang tidak mudah.

“Maka proses lahirnya Pancasila luar biasa panjang sekali setelah pidato 1 Juni lahir Piagam Jakarta oleh BPUPKI, kemudian ketika itu masih terjadi perdebatan, terutama ancaman dari Indonesia timur kalau Piagam Jakarta diterapkan maka masyarakat Indonesia timur menyatakan tidak ikut dengan negara Indonesia,” terangnya.

“Akhirnya atas peran dan jasa KH Wahid Hasyim yang mengambil jalan tengah dengan menjadikan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai bagian dari menghapus 7 kata di Piagam Jakarta, maka ini jadi konsensus bersama. Maka bagi NU, Pancasila itu titik temu dari berbagai macam perbedaan,” jelas Helmy.

Karena itu, kata Helmy, PBNU sepakat dengan Ketum Demokrat agar sebaiknya bangsa Indonesia menyatukan energi untuk menghadapi pandemi COVID-19. Sejujurnya, Indonesia sesungguhnya belum siap memasuki era normal baru. Tapi, karena mempertimbangkan banyak hal dan jika terlalu sering di rumah maka ekonomi Indonesia ini akan hancur. Kalaupun terlalu sembrono, saat keluar bisa mati karena tertular COVID-19.

“Maka upaya pemerintah untuk normal baru ini bukan berarti kita sudah bebas untuk kegiatan di luar tapi, kita bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan dengan baik,” imbuhnya.

Helmy berpandangan dengan membahas RUU HIP ini ibarat membuka kotak pandora yang bisa dibuka tapi tidak bisa ditutup kembali. Apalagi melihat di tengah situasi politik hari ini muncul perdebatan antarideologi yang akan melelahkan. (Baca: Tak Ingin Pancasila Dilemahkan, Mulyadi : Demokrat Konsisten Tolak RUU HIP)

“Kami berharap Partai Demokrat ikut memperjuangkan bersama-sama, sudahlah perjuangan terhadap RUU HIP ini kita selesaikan, kita drop untuk menyongsong era baru yaitu membangun kebersamaan dan kebersatuan kita untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah ini,” tutupnya.