Pengamat: Bukan Cuma Zulkifli Hasan, Semua Menteri Ketum Parpol Pasti Kerja Politik

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat pentingnya dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pejabat pemerintah yang berkampanye menjelang Pemilu 2024. Ini disampaikan berkaitan dengan teguran dari Presiden Jokowi kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ( Zulhas ).

"Inilah memang repotnya menilai kerja menteri yang juga ketua umum. Bahwa presiden menegur itu layak diapresiasi supaya para menteri lebih fokus bekerja," ujar Adi Prayitno, Rabu (13/7/2022) ketika dikonfirmasi.

Ia menyebutkan publik kan ingin tahu bagaimana Ketum-ketum partai politik lainnya dan profesional sejauh mana mereka itu boleh melakukan kerja politik terutama dalam membesarkan partai, meyakinkan masyarakat memilih partai mereka di 2024.



"Karena apa pun juga Zulhas, Airlangga Hartarto Prabowo Subianto, Suharso Monoarfa dan Ketum Parpol lainnya yang pasti akan melakukan kerja-kerja politik untuk partainya," jelas Adi.

Supaya publik tidak salah paham mana kerja menteri dan mana kerja ketum parpol, kata Adi, semestinya Jokowi juga bisa menyampaikan ke publik dalam batas apa seorang menteri itu bisa ditoleransi melakukan kegiatan politik.

"Kan tidak mungkin menteri yang menjadi ketua umum tersebut tidak berkampanye untuk partai politik, diri, dan kepentingannya. Yang perlu diatur itu SOP-nya, dalam batas toleransi seperti apa seorang Menteri itu boleh berkampanye," terang Adi.



Berbagai sikap dan ajakan supaya rakyat pilih partainya, pilih calon nya, menurut Adi Prayitno tidak ada masalah. Pasalnya itu fenomena politik biasa apalagi dilakukan di acara-acara partai politik.

"Tidak ada persoalan sebenarnya. Perlu ketegasan saja dari bapak Presiden, Menteri yang menjadi ketua umum partai berkampanye urus partainya di saat seperti apa kriterianya seperti apa," kata Adi.

Kendati juga dilakukan menteri yang lain, Adi melihat pandangan publik dalam kasus Zulhas lebih tajam. Ini karena kemarahan publik yang seperti gunung es. Mereka sudah bosan dengan sikap para elite yang lebih suka mengurus kepentingan pribadi, kelompok dan partainya dibandingkan urusan negara.

"Ini harga-harga kebutuhan pokok tidak stabil, kok Menteri yang bersangkutan malah melakukan kampanye politik. Makanya Presiden perlu memberikan ketegasan dalam batasan apa seorang Menteri bisa atau tidak bisa mengurus partai," tambah dia.

"Kalau mau jujur Presiden harus tertibkan, kalau pejabat menyampaikan politik di luar tupoksinya maksudnya apa. Jadi kasus Zulhas ini harus membuat Presiden sadar bahwa banyak orang di bawahnya selama ini yang tidak beres menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara dan malah lebih banyak ngomongin politik di 2024," tutup Adi.



Zulhas menghadiri kegiatan pasar murah minyak goreng yang digelar PAN di Lampung, Sabtu (9/7/2202). Di tengah-tengah sambutannya, Zulhas mengingatkan warga untuk memilih putrinya Futri Zulya Savitri.

Setelah peristiwa tersebut, Jokowi langsung mengingatkan Zulhas untuk fokus bekerja menurunkan harga minyak goreng, khususnya curah.

"Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin bagaimana menurunkan harga minyak goreng," kata Jokowi, Selasa (12/7/2022) saat berkunjung ke Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

"Tugas dari saya itu, jadi ke pasar-pasar mengecek, karena saya juga sama mengecek minyak goreng utamanya yang kita cek itu minyak curah, jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium," kata Jokowi.