Mahfud MD: Kegagalan Pemerintah Banyak Ditiupkan di Medsos yang Sangat Brutal
Senin, 11 Juli 2022 - 20:15 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersyukur dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus naik. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersyukur dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus naik. Begitu juga dalam setiap sektor, baik ekonomi, keamanan, politik, demokrasi dan juga keamanan nasional.
Mahfud menuturkan, pemerintah selalu menjadikan hasil survei dari lembaga kredibel untuk mengambil langkah perbaikan. “Kita selalu diskusikan hasilnya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan," kata Mahfud menanggapi survei IPI yang bertajuk "Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi" secara daring, Senin (11/7/2022).
Mahfud melanjutkan, pemerintah juga bersyukur bahwa pandangan masyarakat terhadap pemerintah itu tidak statis, selalu berubah sesuai dengan perkembangan atau perubahan kinerja pemerintahan. Seperti misalnya pada April 2022 menurun karena ada masalah ekonomi dan politik, seperti penundaan pemilu dan masalah lainnya.
Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Indonesia Tak Pernah Disorot PBB soal Pelanggaran HAM
"Nah sekarang sesudah pemerintah merespons itu semua dengan langkah-langkah kebijakan yang menjanjikan untuk perbaikan, lalu naik lagi," ujarnya.
Kemudian, sambung Mahfud, pihaknya juga melihat bahwa masyarakat ternyata lebih objektif dan tidak sama dengan yang ada di medsos. "Tetapi setiap ada survei selalu baik-baik saja gitu, masyarakat pada umumnya itu baik karena sebenarnya kesan-kesan kegagalan itu lebih banyak ditiupkan oleh medsos yang sangat brutal," ungkap Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengakui di medsos itu ada yang mendukung pemerintah, dan ada yang tidak. Tetapi itu tidak mencerminkan hasil sebenarnya kinerja pemerintah, karena yang sebenarnya hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel.
Contohnya saja soal kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di medsos selalu dikatakan bahwa pelanggaran HAM berat di Indonesia disorot PBB, nyatanya tidak karena ia baru saja berkunjung ke markas Dewan HAM PBB. "Hak asasi manusia selalu saja pemerintah itu diserang jelek, sudah disoroti oleh PBB, PBB sudah membentuk tim yang akan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia dan sebagainya. Itu ternyata hanya ada di medsos,” imbuhnya.
“Karena kemarin saya tanggal 13 dan 14 Juni datang sendiri ke Markas Dewan HAM PBB, sama sekali pemerintah Indonesia itu enggak dapat sorotan apapun dalam penegakan hukum, yang disorot justru adalah Turki, Inggris, Rusia, Korea Utara, Brasil dan sebagainya. Ada 449 negara yang disebut ini 49, itu 18 ya ada peningkatan, 31 itu memburuk. Dan di Indonesia tidak ada di situ," terang Mahfud.
Mahfud menuturkan, pemerintah selalu menjadikan hasil survei dari lembaga kredibel untuk mengambil langkah perbaikan. “Kita selalu diskusikan hasilnya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan," kata Mahfud menanggapi survei IPI yang bertajuk "Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi" secara daring, Senin (11/7/2022).
Mahfud melanjutkan, pemerintah juga bersyukur bahwa pandangan masyarakat terhadap pemerintah itu tidak statis, selalu berubah sesuai dengan perkembangan atau perubahan kinerja pemerintahan. Seperti misalnya pada April 2022 menurun karena ada masalah ekonomi dan politik, seperti penundaan pemilu dan masalah lainnya.
Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Indonesia Tak Pernah Disorot PBB soal Pelanggaran HAM
"Nah sekarang sesudah pemerintah merespons itu semua dengan langkah-langkah kebijakan yang menjanjikan untuk perbaikan, lalu naik lagi," ujarnya.
Kemudian, sambung Mahfud, pihaknya juga melihat bahwa masyarakat ternyata lebih objektif dan tidak sama dengan yang ada di medsos. "Tetapi setiap ada survei selalu baik-baik saja gitu, masyarakat pada umumnya itu baik karena sebenarnya kesan-kesan kegagalan itu lebih banyak ditiupkan oleh medsos yang sangat brutal," ungkap Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengakui di medsos itu ada yang mendukung pemerintah, dan ada yang tidak. Tetapi itu tidak mencerminkan hasil sebenarnya kinerja pemerintah, karena yang sebenarnya hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel.
Contohnya saja soal kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di medsos selalu dikatakan bahwa pelanggaran HAM berat di Indonesia disorot PBB, nyatanya tidak karena ia baru saja berkunjung ke markas Dewan HAM PBB. "Hak asasi manusia selalu saja pemerintah itu diserang jelek, sudah disoroti oleh PBB, PBB sudah membentuk tim yang akan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia dan sebagainya. Itu ternyata hanya ada di medsos,” imbuhnya.
“Karena kemarin saya tanggal 13 dan 14 Juni datang sendiri ke Markas Dewan HAM PBB, sama sekali pemerintah Indonesia itu enggak dapat sorotan apapun dalam penegakan hukum, yang disorot justru adalah Turki, Inggris, Rusia, Korea Utara, Brasil dan sebagainya. Ada 449 negara yang disebut ini 49, itu 18 ya ada peningkatan, 31 itu memburuk. Dan di Indonesia tidak ada di situ," terang Mahfud.
(rca)
Lihat Juga :
