Kemendagri Berikan 19.425 Sertifikat Peningkatan Kapasitas dan Literasi Keuangan Daerah
Jum'at, 08 Juli 2022 - 14:58 WIB
loading...
Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, telah memberikan 19.425 sertifikat kapasitas dan literasi keuangan daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) hingga awal Juli 2022 telah memberikan 19.425 sertifikat kepada peserta Webinar Series Keuda Update. Sertifikat tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat saat mengikuti jalannya webinar yang berlangsung setiap minggu itu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, sertifikat itu diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta. Terutama peserta yang senantiasa mengikuti webinar yang digelar pada Rabu atau Kamis setiap minggunya selama 2022.
"Setiap peserta yang memenuhi syarat dengan identitas yang jelas akan diberikan setifikat elektronik sebagai bentuk apresiasi dalam mengikuti literasi bidang keuangan daerah," ujar Fatoni pada kegiatan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Ditjen Bina Keuda Kemendagri dalam keterangannya, Jumat (8/7/2022).
Baca juga: Tito Karnavian Paparkan Target Kinerja Kemendagri Tahun 2023
Fatoni menguraikan, kegiatan Webinar Series Keuda Update digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga untuk menyosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan informasi aktual dan terkini mengenai best practice dan inovasi pengelolaan keuangan daerah. “Sekaligus mencari solusi dan strategi dalam memecahkan persoalan di bidang pengelolaan keuangan daerah," tambah dia.
Baca juga: Langkah Tegas Mendagri Bakal Tolak APBD jika Hal Ini Tak Dilakukan
Fatoni mengatakan, dalam setiap pelaksanaan webinar, sertifikat yang diberikan oleh Ditjen Bina Keuda tercatat rata-rata sebanyak 1.600 sertifikat. Bentuk apresiasi itu diberikan kepada peserta yang aktif dan mengikuti secara langsung, baik melalui zoom maupun kanal YouTube Ditjen Bina Keuda Kemendagri.
Fatoni menambahkan, webinar itu banyak diminati dan mendapatkan atensi dari masyarakat umum serta pemerintah daerah (Pemda). Hal itu terlihat dari banyaknya pengunjung pada laman YouTube Ditjen Bina Keuda saat melangsungkan acara webinar. Bahkan, kata Fatoni, dalam satu tema dapat dikunjungi oleh puluhan ribu pengunjung atau penonton.
Menurut Fatoni, tema webinar yang kerap memperoleh atensi tinggi yakni, ihwal kebijakan pemberian TPP pada pemda yang mendapat 28.000 penonton, serta tema percepatan realisasi APBD dan penunjukan pejabat di lingkungan Pemda yang mencapai 22.000 penonton.
Selama ini, terang Fatoni, peserta webinar berasal dari beragam kalangan yakni Pemda dan masyarakat umum, serta ASN dan non-ASN. Selain itu, ada pula peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengamat, pakar, serta praktisi.
Tak hanya itu, peserta juga banyak berasal dari pejabat fungsional, yang menggunakan sertifikat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. “Sertifikat webinar bisa digunakan oleh pejabat fungsional sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan," kata Fatoni.
Adapun untuk narasumber webinar dapat berasal dari bidang dan keahliannya. Misalnya, para pimpinan negara, menteri, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pakar, ahli, akademisi, hingga praktisi. Tema yang selama ini diangkat, juga beragam. Hal ini seperti tentang tata kelola keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Barang Milik Daerah (BMD), serta dana otonomi khusus.
Di lain sisi, tema juga membahas ihwal dana transfer baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), sauransi, perbankan, hingga pajak dan retribusi daerah, serta tema yang lainnya. “Jadi webinar ini sudah bagus. Nah, ini termasuk inovasi kita. Ini terus kita perhatikan dan terus kita kembangkan lagi,” kata Fatoni.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, sertifikat itu diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta. Terutama peserta yang senantiasa mengikuti webinar yang digelar pada Rabu atau Kamis setiap minggunya selama 2022.
"Setiap peserta yang memenuhi syarat dengan identitas yang jelas akan diberikan setifikat elektronik sebagai bentuk apresiasi dalam mengikuti literasi bidang keuangan daerah," ujar Fatoni pada kegiatan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Ditjen Bina Keuda Kemendagri dalam keterangannya, Jumat (8/7/2022).
Baca juga: Tito Karnavian Paparkan Target Kinerja Kemendagri Tahun 2023
Fatoni menguraikan, kegiatan Webinar Series Keuda Update digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga untuk menyosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan informasi aktual dan terkini mengenai best practice dan inovasi pengelolaan keuangan daerah. “Sekaligus mencari solusi dan strategi dalam memecahkan persoalan di bidang pengelolaan keuangan daerah," tambah dia.
Baca juga: Langkah Tegas Mendagri Bakal Tolak APBD jika Hal Ini Tak Dilakukan
Fatoni mengatakan, dalam setiap pelaksanaan webinar, sertifikat yang diberikan oleh Ditjen Bina Keuda tercatat rata-rata sebanyak 1.600 sertifikat. Bentuk apresiasi itu diberikan kepada peserta yang aktif dan mengikuti secara langsung, baik melalui zoom maupun kanal YouTube Ditjen Bina Keuda Kemendagri.
Fatoni menambahkan, webinar itu banyak diminati dan mendapatkan atensi dari masyarakat umum serta pemerintah daerah (Pemda). Hal itu terlihat dari banyaknya pengunjung pada laman YouTube Ditjen Bina Keuda saat melangsungkan acara webinar. Bahkan, kata Fatoni, dalam satu tema dapat dikunjungi oleh puluhan ribu pengunjung atau penonton.
Menurut Fatoni, tema webinar yang kerap memperoleh atensi tinggi yakni, ihwal kebijakan pemberian TPP pada pemda yang mendapat 28.000 penonton, serta tema percepatan realisasi APBD dan penunjukan pejabat di lingkungan Pemda yang mencapai 22.000 penonton.
Selama ini, terang Fatoni, peserta webinar berasal dari beragam kalangan yakni Pemda dan masyarakat umum, serta ASN dan non-ASN. Selain itu, ada pula peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengamat, pakar, serta praktisi.
Tak hanya itu, peserta juga banyak berasal dari pejabat fungsional, yang menggunakan sertifikat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. “Sertifikat webinar bisa digunakan oleh pejabat fungsional sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan," kata Fatoni.
Adapun untuk narasumber webinar dapat berasal dari bidang dan keahliannya. Misalnya, para pimpinan negara, menteri, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pakar, ahli, akademisi, hingga praktisi. Tema yang selama ini diangkat, juga beragam. Hal ini seperti tentang tata kelola keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Barang Milik Daerah (BMD), serta dana otonomi khusus.
Di lain sisi, tema juga membahas ihwal dana transfer baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), sauransi, perbankan, hingga pajak dan retribusi daerah, serta tema yang lainnya. “Jadi webinar ini sudah bagus. Nah, ini termasuk inovasi kita. Ini terus kita perhatikan dan terus kita kembangkan lagi,” kata Fatoni.
(cip)
Lihat Juga :
