MK Tolak Gugatan Penghapusan Presidential Threshold yang Diajukan Yusril dan La Nyalla
Kamis, 07 Juli 2022 - 13:35 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: PKS Resmi Gugat Presidential Threshold Jadi 7-9% ke MK
Lalu gugatan yang dimohonkan Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti beralasan untuk mempertegas sikap La Nyalla terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut La Nyalla, pasal ini membuka peluang negara berada dalam situasi stuck atau lumpuh. Selain itu, ia menyebut Pasal 222 melanggar konstitusi.
Sedangkan dalam pertimbangnya, alasan MK menolak permohonan La Nyalla karena hakim mahkamah melihat bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. "Amar putusan: menyatakan permohonan pemohon I tidak dapat diterima. Menolak permohonan II untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua Anwar Usman.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menolak gugatan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Ada tiga gugatan presidential threshold ditolak MK, yakni gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 13/PUU-XX/2022 diajukan tujuh warga Kota Bandung, gugatan nomor 20/PUU-XX/2022 dilayangkan empat pemohon, dan gugatan nomor 21/PUU-XX/2022 dengan pemohon lima anggota DPD, agar diubah dari 20% menjadi 0%.
Lalu gugatan yang dimohonkan Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti beralasan untuk mempertegas sikap La Nyalla terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut La Nyalla, pasal ini membuka peluang negara berada dalam situasi stuck atau lumpuh. Selain itu, ia menyebut Pasal 222 melanggar konstitusi.
Sedangkan dalam pertimbangnya, alasan MK menolak permohonan La Nyalla karena hakim mahkamah melihat bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. "Amar putusan: menyatakan permohonan pemohon I tidak dapat diterima. Menolak permohonan II untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua Anwar Usman.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menolak gugatan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Ada tiga gugatan presidential threshold ditolak MK, yakni gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 13/PUU-XX/2022 diajukan tujuh warga Kota Bandung, gugatan nomor 20/PUU-XX/2022 dilayangkan empat pemohon, dan gugatan nomor 21/PUU-XX/2022 dengan pemohon lima anggota DPD, agar diubah dari 20% menjadi 0%.
(abd)
Lihat Juga :
