Hendri Satrio: Inklusi Keadilan Sosial Harus Gencar Diwacanakan Politisi

Rabu, 06 Juli 2022 - 15:30 WIB
loading...
Hendri Satrio: Inklusi...
Pengamat politik Hendri Satrio mangatakan, inklusi keadilan sosial harus gencar diwacanakan politisi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Masalah kebhinekaan Indonesia bukan hanya masalah kerukunan, persatuan, menegakkan keadilan sosial. Untuk itu, tugas politisi harus dapat memastikan politik inklusi dalam ruang sosial mau pun ekonomi.

Hal itu disampaikan pengamat politik Hendri Satrio dalam diskusi dan peluncuran buku “Mata Air Indonesia Maju—Gagasan kepada Cak Imin” yang digelar Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) bersama Perekat Demokrasi Tangerang, Rabu (6/7/2022).

Hendri menyebut, demokrasi di tahun mendatang butuh politisi yang cerdas sekaligus mau membuka diri. Selain itu, memiliki kapasitas melintas di antara banyak kepentingan yang berseberangan demi memastikan keadilan sosial dan inklusi dalam kesejahteraan.

Baca juga: Wapres Minta Pemuda Jadi Ujung Tombak Perawat Kebinekaan

“Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merupakan sosok khas, dengan gaya otentiknya ia mampu dengan cerdas mengonsolidasikan kepentingan kerakyatan. Agenda yang sering dia sebut politik kesejahteraan. Dia tokoh Islam, tapi sekaligus sikap politiknya nasionalis yang komit pada inklusivitas, terang dan tak diragukan,” katanya.

Senada, pegiat Masyarakat Sipil dan Demokrasi Binny Buchori, menilai aktifnya narasi kebangsaan dan kesadaran kebinekaan yang diprakarsai para tokoh pemimpian seperti Cak Imin akan melapangkan jalan saat melewati banyak ujian dan tantangan kebangsaan.

Baca juga: Cak Imin soal Koalisi: Setiap Hari Saya Bertemu Pimpinan Parpol, Masih Cair Semua

"Keterlibatan banyak kalangan menengah intelektual dengan gagasan yang jernih atas masalah-masalah kebangsaan dan keadilan penting diketengahkan. Peluncuran buku ini adalah langkah penuh komitmen yang patut diapresiasi tinggi,” paparnya.

Pegiat Isu HAM dan Kebhinekaan Amirudin Al-Rahab, berharap para calon pemimpin Indonesia mendatang tak abai pada persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, masalah HAM bukan hanya terkait dengan isu-isu kekerasan yang sensitif dan keras.

“HAM itu juga masalah keadilan dan kesetaraan publik dalam mengakses jalan kesejahteraan seperti kesehatan, layanan publik dan kebutuhan dasar warga. Saya berharap dengan pelibatan tokoh-tokoh civil society termasuk para ahli HAM yang turut menuliskan gagasan kepada Cak Imin dalam buku Mata Air Indonesia Maju bisa membukakan kesadaran politik terkait pemenuhan HAM oleh elite politik secara lebih dan berkomitmen,” katanya.

Terpisah, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan apresiasi atas langkah literasi politik melalui proyek gagasan seperti dilakukan Cak Imin. Rocky menyebut keberadaan buku Mata Air Indonesia Maju—Gagasan untuk Cak Imin, merupakan hal penting.

“Supaya politisi terhubung dengan gagasan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan publik. Bangsa ini terhubung dengan jalan pikiran. Buku ini akan bikin iri kandidat yang lain. Kandidat yang lain tidak punya, tidak menyediakan diri untuk mendapat briefing ide dan gagasan. Tidak ingin mendapat tantangan pemikiran. Saya kira Cak imin membuka diri dengan ide-ide,” katanya.

Buku "Mata Air Indonesia Maju" berisi 62 tulisan dengan beragam tema dan ide ke-Indonesia-an masa depan. Buku ini diterbitkan oleh Rumah Politik Kebangsaan (RPK). Dalam pengantarnya, Muhaimin Iskandar menyatakan Indonesia masa depan harus dipandu dengan ide-ide besar masa depan. Di antaranya, visi setiap warga adalah penting dan harus dilindungi, dilayani setara, lepas dari kelas sosial, agama dan suku bangsanya.

“Sumberdaya perlu dikelola secara bersama dan bukan hanya dikuasasi oleh korporasi. Dengan cara itu, Indonesia berjuang keras untuk menghentikan kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi,” tegasnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pigai Sebut Masyarakat...
Pigai Sebut Masyarakat Indonesia Belum Siap Terima LGBT
Deklarasi Kebangsaan,...
Deklarasi Kebangsaan, Gabungan Aliansi BEM Nasional Serukan 5 Tuntutan
Asfinawati: Ujaran Kebencian...
Asfinawati: Ujaran Kebencian dalam HAM Menyangkut Ras hingga Agama Bukan Orang per Orang
DPR Sesalkan Anggaran...
DPR Sesalkan Anggaran Komnas HAM yang Substantif Hanya 6 Persen, Sisanya Administratif
Soroti Isu Reformasi...
Soroti Isu Reformasi Jilid II, Sekjen Cipayung Plus: Tantangan Saat Ini Berbeda dengan 1998
Soroti Masalah Bangsa,...
Soroti Masalah Bangsa, Jaringan Cendekiawan Muda Ajukan 7 Tuntutan
Rekrutmen Penggerak...
Rekrutmen Penggerak HAM 2026 Resmi Diperpanjang, Daftar di Link Ini
Perlindungan Warga Sipil...
Perlindungan Warga Sipil Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan Papua
Skandal Umur Politisi...
Skandal Umur Politisi Mungil Ini Hebohkan Nigeria, Berusia 30 atau 16 Tahun?
Rekomendasi
Polda Metro Jaya: Korban...
Polda Metro Jaya: Korban Penipuan Hanania Travel Capai 1.430 Orang
Harga Gas Industri Turun...
Harga Gas Industri Turun Jadi USD13 per MMBTU, Said Iqbal Ungkap Ancaman PHK Mereda
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Tanggapan Resmi DJP
Berita Terkini
ASEAN Diminta Jaga Sentralitas...
ASEAN Diminta Jaga Sentralitas di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan Laut China Selatan
Lelang Jabatan Sekda,...
Lelang Jabatan Sekda, Bupati Kuansing Minta Mobil Land Cruiser
Fuad Hasan Mangkir dari...
Fuad Hasan Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK: Sedang di Luar Negeri
Wali Kota Agustina Dorong...
Wali Kota Agustina Dorong Gerakan Nasional Penyelamatan Heritage Kota Maritim
HUT ke-118, Ikatan Notaris...
HUT ke-118, Ikatan Notaris Indonesia Dorong Penegakan Etik dan Adaptasi Digital
PN Jaktim Izinkan Siaran...
PN Jaktim Izinkan Siaran Langsung Sidang Dokter Tifa kecuali Tahap Pembuktian
Infografis
7 Dosa Kebijakan Nicolas...
7 Dosa Kebijakan Nicolas Maduro: Akar Kehancuran Ekonomi dan Sosial Venezuela
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved