PDIP Ogah Koalisi, Demokrat Bandingkan SBY dengan Megawati dan Jokowi
Senin, 27 Juni 2022 - 07:30 WIB
loading...
Partai Demokrat menilai pemerintahan PDIP belum mampu mengimbangi apa yang telah dilakukan Demokrat selama 10 tahun SBY memerintah. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya enggan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS karena faktor ideologi. Sebagai balasan, Demokrat membandingkan bagaimana pemerintahan saat dipimpin PDIP dan Demokrat.
"Kami sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan. Rakyat pernah merasakan pemerintahan era Bu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi saat ini," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan yang dikutip Senin (27/6/2022).
Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat ini pun memaparkan, pada era Demokrat atau SBY yang memimpin pada 2004-2014, prioritas pemerintah jelas yakni membela rakyat kecil, memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. Rakyat tidak perlu antre minyak goreng, harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini.
"Kemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan," beber Herzaky.
Baca juga: Andi Arief: Kalau PDIP Jatuh Terkilir, Demokrat Tetap Ajak Koalisi
Sedangkan, Herzaky melanjutkan, dalam 5 tahun Jokowi memimpin, angka kemiskinan berkisar 24-26 juta atau hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, sempat naik lagi ke angka 28 juta, dan sekarang 26 juta.
"Begitu pula dengan pengangguran. 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan. Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan. Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya," sambungnya.
Karena itu, Herzaky menegaskan, Demokrat tentu akan memilih berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis.
"Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029," tegasnya.
Menurut dia, Demokrat seperti yang ditegaskan oleh AHY, merupakan partai terbuka untuk semua, mengayomi semua, berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Demokrat menghormati perbedaan, dan mengedepankan toleransi. Bukan sekedar jualan slogan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi malah mengekalkan polarisasi dan politik identitas demi efek elektoral semata, ataupun menakuti-nakuti kelompok tertentu agar mau mendukung pihaknya di pemilu, misalnya," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan mengatakan bahwa Hasto perlu memaknai ulang gotong royong dalam membangun bangsa. "Hasto perlu maknai ulang gotong royong membangun bangsa," kata Irwan dikutip Senin (27/6/2022).
Irwan melihat bahwa PDIP adalah partai besar dengan tradisi kuat kenegarawanan Bung Karno. Artinya, kepentingan bangsa berada di atas apapun. Tapi, saat ruang komunikasi ditutup maka itu bertolak belakang dengan semangat gotong royong.
"Namun, ketika ruang-ruang komunikasi untuk membangun bangsa yang besar ini ditutup, tentu ini bertolak belakang dengan semangat gotong-royong yang menjadi spirit Bung Hasto dan kawan-kawan yang bergerak sebagai kader," ujarnya.
"Tentu ini sangat disayangkan, karena Bung Hasto sedang mengingkari apa yang menjadi prinsip partainya," pungkas legislator asal Kalimantan Timur ini.
"Kami sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan. Rakyat pernah merasakan pemerintahan era Bu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi saat ini," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan yang dikutip Senin (27/6/2022).
Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat ini pun memaparkan, pada era Demokrat atau SBY yang memimpin pada 2004-2014, prioritas pemerintah jelas yakni membela rakyat kecil, memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. Rakyat tidak perlu antre minyak goreng, harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini.
"Kemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan," beber Herzaky.
Baca juga: Andi Arief: Kalau PDIP Jatuh Terkilir, Demokrat Tetap Ajak Koalisi
Sedangkan, Herzaky melanjutkan, dalam 5 tahun Jokowi memimpin, angka kemiskinan berkisar 24-26 juta atau hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, sempat naik lagi ke angka 28 juta, dan sekarang 26 juta.
"Begitu pula dengan pengangguran. 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan. Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan. Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya," sambungnya.
Karena itu, Herzaky menegaskan, Demokrat tentu akan memilih berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis.
"Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029," tegasnya.
Menurut dia, Demokrat seperti yang ditegaskan oleh AHY, merupakan partai terbuka untuk semua, mengayomi semua, berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Demokrat menghormati perbedaan, dan mengedepankan toleransi. Bukan sekedar jualan slogan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, tapi malah mengekalkan polarisasi dan politik identitas demi efek elektoral semata, ataupun menakuti-nakuti kelompok tertentu agar mau mendukung pihaknya di pemilu, misalnya," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan mengatakan bahwa Hasto perlu memaknai ulang gotong royong dalam membangun bangsa. "Hasto perlu maknai ulang gotong royong membangun bangsa," kata Irwan dikutip Senin (27/6/2022).
Irwan melihat bahwa PDIP adalah partai besar dengan tradisi kuat kenegarawanan Bung Karno. Artinya, kepentingan bangsa berada di atas apapun. Tapi, saat ruang komunikasi ditutup maka itu bertolak belakang dengan semangat gotong royong.
"Namun, ketika ruang-ruang komunikasi untuk membangun bangsa yang besar ini ditutup, tentu ini bertolak belakang dengan semangat gotong-royong yang menjadi spirit Bung Hasto dan kawan-kawan yang bergerak sebagai kader," ujarnya.
"Tentu ini sangat disayangkan, karena Bung Hasto sedang mengingkari apa yang menjadi prinsip partainya," pungkas legislator asal Kalimantan Timur ini.
(muh)
Lihat Juga :
