Pilkada Serentak 2020, Masalah Anggaran Makin Rumit
Kamis, 25 Juni 2020 - 09:17 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, terkait anggaran APBN, Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan pihaknya masih menunggu transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Arief, pemerintah memang menjanjikan anggaran cair pada Selasa (23/6/2020). Namun dia mengakui bahwa dalam proses normal biasanya pencairan membutuhkan waktu 2-3 minggu.
“Kalau sudah masuk (ke KPU daerah), sudah bisa membeli peralatan,” ujarnya dalam konferensi pers daring di Kantor Bawaslu Selasa (23/6/2020).
KPU daerah pun masih menunggu pusat mentransfer anggaran dari APBN tersebut. Ketua KPU Tana Toraja Rizal Randa mengatakan, pihaknya medapat tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp2.658.753.000, namun hingga Selasa (23/6/2020) dana tersebut belum cair.
Rizal mengaku juga masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan tambahan anggaran tersebut. "Kami belum tahu soal apa-apa saja yang akan dibelanjakan dana APBN itu. Kami masih tunggu petunjuk teknisnya," ujar Rizal kemarin. (Lihat videonya:Heboh! Pemuda di Lombok Nikahi Dua Gadis Sekaligus)
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan pencairan anggaran pilkada permasalahan yang berulang. Sejak Pilkada 2015 anggaran seringkali terhambat. “Ini masalah klasik. Ditambah lagi ada pandemi jadi lebih rumit lagi masalah anggarannya,” ungkapnya kemarin. (Dita Angga/Joni Lembang)
“Kalau sudah masuk (ke KPU daerah), sudah bisa membeli peralatan,” ujarnya dalam konferensi pers daring di Kantor Bawaslu Selasa (23/6/2020).
KPU daerah pun masih menunggu pusat mentransfer anggaran dari APBN tersebut. Ketua KPU Tana Toraja Rizal Randa mengatakan, pihaknya medapat tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp2.658.753.000, namun hingga Selasa (23/6/2020) dana tersebut belum cair.
Rizal mengaku juga masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan tambahan anggaran tersebut. "Kami belum tahu soal apa-apa saja yang akan dibelanjakan dana APBN itu. Kami masih tunggu petunjuk teknisnya," ujar Rizal kemarin. (Lihat videonya:Heboh! Pemuda di Lombok Nikahi Dua Gadis Sekaligus)
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan pencairan anggaran pilkada permasalahan yang berulang. Sejak Pilkada 2015 anggaran seringkali terhambat. “Ini masalah klasik. Ditambah lagi ada pandemi jadi lebih rumit lagi masalah anggarannya,” ungkapnya kemarin. (Dita Angga/Joni Lembang)
(ysw)
Lihat Juga :
