RKUHP Atur Hina Pemerintah, Hikmahbudhi: Berpotensi Ancam Kebebasan Berpendapat
Senin, 20 Juni 2022 - 18:43 WIB
loading...
A
A
A
Hikmahbudhi berpandangan di dalam negara demokrasi, kritik maupun perbedaan pendapat merupakan hal yang sah dan wajar. Kritik, kata Wiryawan, juga merupakan bagian dari checks and balances masyarakat untuk terlibat mengontrol dan menjaga keseimbangan, supaya tidak terjadi kesewenangan oleh pemerintah.
"Oleh sebab itu tidak perlu dibatasi oleh pasal-pasal bermasalah tersebut, semangat dan cita cita reformasi tidak boleh tercederai," kata Wiryawan.
Pemerintah dan DPR, kata Wiryawan sepatutnya lebih banyak mendengar saran dari masyarakat dan lebih fokus dalam bekerja. Mereka diharapkan lebih peka terhadap berbagai kondisi rakyat saat ini yang masih banyak mengalami persoalan.
"Rakyat membutuhkan uluran tangan dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat bukan produk undang undang yang justru mengancam kebebasan rakyat dalam bersuara menuntut hak-hak mereka," tandasnya.
Sebagai pihak pemerintah baik dari eksekutif maupun legislatif, kata dia sudah sewajarnya memahami dan menerima kritikan dari rakyat apabila tak bisa bekerja dengan baik atau melakukan kesalahan. Karena, rakyat adalah pemberi amanah dan pemerintah serta DPR digaji dari uang pajak rakyat.
"Oleh sebab itu tidak perlu dibatasi oleh pasal-pasal bermasalah tersebut, semangat dan cita cita reformasi tidak boleh tercederai," kata Wiryawan.
Pemerintah dan DPR, kata Wiryawan sepatutnya lebih banyak mendengar saran dari masyarakat dan lebih fokus dalam bekerja. Mereka diharapkan lebih peka terhadap berbagai kondisi rakyat saat ini yang masih banyak mengalami persoalan.
"Rakyat membutuhkan uluran tangan dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat bukan produk undang undang yang justru mengancam kebebasan rakyat dalam bersuara menuntut hak-hak mereka," tandasnya.
Sebagai pihak pemerintah baik dari eksekutif maupun legislatif, kata dia sudah sewajarnya memahami dan menerima kritikan dari rakyat apabila tak bisa bekerja dengan baik atau melakukan kesalahan. Karena, rakyat adalah pemberi amanah dan pemerintah serta DPR digaji dari uang pajak rakyat.
Lihat Juga :
