4 Kutub Koalisi Pilpres 2024 dan Bursa Capres-Cawapres yang Menjual

Senin, 20 Juni 2022 - 06:36 WIB
loading...
A A A
Hanya saja, KIB masih dihadapkan pada problem siapa yang akan diusung sebagai capres-cawapres. "Jika mereka mengambil dari internal parpol, tentu yang paling layak adalah para ketua umumnya. Dengan pertimbangan jumlah kursi atau suara, maka Ketua Umum Golkar Airlangga tentu paling berhak untuk diusung sebagai capres," ujarnya.

Hanya saja, kata Yusa, elektabilitas Airlangga masih jauh di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan, sehingga ini menjadi problem KIB. "Realitas politik inilah yang membuat KIB bisa saja mengambil capres dari eksternal partai, seperti Ganjar. Yang jelas, Golkar bersama PAN dan PPP saat ini sedang membangun bargaining politik secara bersama yang saling menguntungkan," terangnya.

Kemudian, Yusa melanjutkan, Koalisi Indonesia Raya antara Partai Gerindra dan PKB. Meskipun sudah mencukupi syarat 20% presidential threshold dan bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri. Namun, Yusa menilai, koalisi ini rapuh jika Prabowo dipasangkan dengan Cak Imin di pilpres.

Karena faktanya, elektabilitaa Cak Imin di sejumlah survei masih rendah. "Namun koalisi ini masih cukup rapuh jika yang diambil sebagai cawapres adalah Cak Imin mengingat elektabilitasnya yang masih rendah," ujarnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar Prabowo memilih cawapres yang dapat memberikan insentif elektoral yang signifikan untuknya di pilpres nanti. "Pak Prabowo harus mengambil cawapres yang mampu menyumbangkan insentif elektoral secara signifikan," saran Yusa.

Soal peluang Prabowo-Puan, menurut dia, keputusan itu kembali kepada sikap politik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apalagi, kebiasaan Mega ini menentukan pasangan capres-cawapres di menit-menit terakhir.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengamat: Seskab Teddy...
Pengamat: Seskab Teddy Punya Kapasitas untuk Dipercaya Presiden Prabowo
Survei Poltracking:...
Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold
Pembentukan DSI Dinilai...
Pembentukan DSI Dinilai Langkah Revolusioner Prabowo
Usulan KPK soal Capres-Cawapres...
Usulan KPK soal Capres-Cawapres dari Kader Partai Dinilai Keliru
Lili Romli Nilai Buku...
Lili Romli Nilai Buku Ilmu Politik Boni Hargens Layak Jadi Referensi
Langkah DPP Rombak Pengurus...
Langkah DPP Rombak Pengurus Daerah Secara Sepihak, Jauh dari Target Elektoral
Kerja Nyata Membanggakan,...
Kerja Nyata Membanggakan, Khofifah Berhasil Bangun Jatim Maju Berprestasi Pro Rakyat
Perkuat Konsolidasi,...
Perkuat Konsolidasi, Partai Perindo: Maluku Jadi Titik Strategis Menangkan Pemilu 2029
Ketua KPU-Bawaslu Brebes...
Ketua KPU-Bawaslu Brebes Dicopot DKKP, Pengamat Politik Nilai Kursi Anggota DPR Ini Bisa Terancam Lengser
Rekomendasi
Berkali-kali Muncul...
Berkali-kali Muncul Korban Tenggelam, Warga Mulai Curiga Ada yang Tak Beres di Tempat Ini
687 Orang Laporkan Dugaan...
687 Orang Laporkan Dugaan Penipuan Umrah Hanania Travel ke Polda Metro Jaya
Kader PPP Segera Laporkan...
Kader PPP Segera Laporkan Taj Yasin, Agus Suparmanto, dan Thobahul Aftoni ke Polda Metro
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
Ketentuan Seragam dan...
Ketentuan Seragam dan 4 Hal yang Dilarang Selama MPLS 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved