Radikalisme Marak, Pakar Dorong Agama Jadi Norma Kehidupan Berbangsa
Jum'at, 17 Juni 2022 - 20:41 WIB
loading...
FGD bertema Agama sebagai Kekuatan Pemersatu Bangsa dan Penggerak Pemajuan Peradaban Bangsa dengan Paradidma Pancasila, Jumat (17/6/2022). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan peradaban nasional Indonesia dinilai belum optimal, utamanya terkait agama dan keberagaman. Hal ini ditunjukkan dengan kerap munculnya kasus terorisme, radikalisme , ujaran kebencian, dan gerakan mengganti negara Pancasila dengan khilafah.
Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan, berbagai hasil riset oleh Setara Institute, Wahid Foundatian, dan CRCS-UGM, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peristiwa dan tindakan intoleransi dalam satu setengah dekade terakhir.
"Sejak tahun 2012, menguat politisasi identitas, khususnya identitas keagamaan dalam berbagai hajatan elektoral di tingkat lokal dan nasional yang melahirkan polarisasi dan fragmentasi sosial-kemasyarakatan-kebangsaan," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Pakar Aliansi Kebangsaan Mayken TNI (Purn) Dewa Putu Rai pada FGD bertema 'Agama sebagai Kekuatan Pemersatu Bangsa dan Penggerak Pemajuan Peradaban Bangsa dengan Paradidma Pancasila', Jumat (17/6/2022).
Gejala itu memicu terjadinya dinamika politik yang destruktif, sehingga mengganggu keamanan nasional dan berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.
Pontjo mengakui bahwa agama sebagai sesuatu yang sakral telah digunakan sebagai alat politik kekuasaan oleh sekelompok orang. Ketuhanan dan keberagamaan yang dibayangkan oleh para pendiri negara sebagai dasar bagi pembangunan kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial kini justru diinstrumentasi oleh berbagai kelompok untuk tujuan-tujuan-tujuan sebaliknya.
Karena itu, Aliansi Kebangsaan memandang agama harus dijadikan sebagai kerangka nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agama mesti difungsionalisasi untuk membangun kesalehan pribadi dan kesalehan sosial.
Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan, berbagai hasil riset oleh Setara Institute, Wahid Foundatian, dan CRCS-UGM, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peristiwa dan tindakan intoleransi dalam satu setengah dekade terakhir.
"Sejak tahun 2012, menguat politisasi identitas, khususnya identitas keagamaan dalam berbagai hajatan elektoral di tingkat lokal dan nasional yang melahirkan polarisasi dan fragmentasi sosial-kemasyarakatan-kebangsaan," katanya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Pakar Aliansi Kebangsaan Mayken TNI (Purn) Dewa Putu Rai pada FGD bertema 'Agama sebagai Kekuatan Pemersatu Bangsa dan Penggerak Pemajuan Peradaban Bangsa dengan Paradidma Pancasila', Jumat (17/6/2022).
Gejala itu memicu terjadinya dinamika politik yang destruktif, sehingga mengganggu keamanan nasional dan berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.
Pontjo mengakui bahwa agama sebagai sesuatu yang sakral telah digunakan sebagai alat politik kekuasaan oleh sekelompok orang. Ketuhanan dan keberagamaan yang dibayangkan oleh para pendiri negara sebagai dasar bagi pembangunan kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial kini justru diinstrumentasi oleh berbagai kelompok untuk tujuan-tujuan-tujuan sebaliknya.
Karena itu, Aliansi Kebangsaan memandang agama harus dijadikan sebagai kerangka nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agama mesti difungsionalisasi untuk membangun kesalehan pribadi dan kesalehan sosial.
Lihat Juga :
