Ungkap 3 Masalah SDM di Birokrasi, Kemendagri: Hanya 20% ASN yang Bisa Diandalkan
Rabu, 15 Juni 2022 - 01:31 WIB
loading...
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menghadiri Rakernas Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menyebut ada tiga masalah utama Sumber Daya Manusia di lingkungan birokrasi. Masalah tersebut yakni kompetensi, komitmen, dan koordinasi atau kolaborasi.
Hal itu diungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (ASDEKSI) bertajuk “Penguatan Kinerja Keuangan pada Sekretariat DPRD yang Selaras dengan Sistem Kerja DPRD” pada Sabtu, 11 Juni 2022.
"Ini jadi problem kita bersama. Berapa banyak sih ASN (Aparatur Sipil Negara) yang punya kompetensi yang dibutuhkan di dinas-dinas? Paling 20% yang betul-betul bisa diandalkan, yang bisa dipercaya penuh, dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau pegawai atau ASN bisa ditingkatkan kompetensinya, saya yakin kinerja ASN akan jauh lebih bagus lagi. Ini menjadi PR kita," ujar Fatoni dalam keterangannya Selasa (14/6/2022).
Baca juga: Kemendagri: SIPD Permudah Audit dan Cegah Duplikasi Anggaran
Karena itu, Fatoni meminta ASN agar berperan aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Setidaknya, tiga persoalan tersebut diharapkan dapat dipecahkan oleh ASN. Fatoni menjelaskan, untuk meningkatkan kapasitas SDM di era digital seperti sekarang sangatlah mudah. Peningkatan tersebut tidak harus membutuhkan biaya yang mahal. Sebab, upaya itu dapat dilakukan melalui laman YouTube, webinar, buku elektronik, dan sebagainya. Bisa pula melalui in house training.
Baca juga: Dirjen Bina Keuda Kemendagri Dorong Pegawai Tingkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan
Terkait dengan permasalahan SDM kedua, Fatoni menekankan komitmen merupakan aspek penting yang perlu dimiliki ASN. Tanpa komitmen yang kuat, aparatur akan kesulitan untuk bekerja maksimal dan menghasilkan karya besar. "Komitmen ini menyangkut tanggung jawab. Pegawai harus punya tanggung jawab. Punya rasa memiliki yang kuat, sehingga akan lahir jiwa militansi," papar Fatoni.
Fatoni menilai, rasa memiliki, kesungguhan, serta tanggung jawab merupakan hal yang penting. Menurutnya, sebagian besar manusia cenderung ingin melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak memiliki risiko. Untuk itu, dia mendorong agar para ASN betul-betul memiliki komitmen yang tinggi. "Nah, kalau saja ada SDM yang punya kompetensi bagus tetapi tidak punya komitmen, itu tidak banyak berguna bagi organisasi," ungkapnya.
Sedangkan, persoalan SDM ketiga yakni koordinasi/kolaborasi. Menurut Fatoni hal tersebut merupakan aspek yang menyangkut kekompakan, kerja tim, sinergi, dan kolaborasi. "Kalau ada orang yang punya kompetensi bisa bekerja dengan maksimal, bila bekerja bersama, berkoordinasi dan kolaborasi, ada pekerjaan besar lainnya yang bisa dihasilkan dengan maksimal," imbuhnya.
Fatoni menambahkan, bekerja secara tim merupakan hal yang penting. Pasalnya, dalam lingkungan birokrasi, masih terdapat oknum yang cenderung ingin menonjolkan dirinya sendiri, egois, dan tidak menerima masukan pihak lain. Di samping itu, pihak tersebut juga relatif merasa pintar sendiri dan ingin menang sendiri. Karena itu, dia menekankan persoalan tersebut perlu ditangani.
Fatoni mengimbau agar ASN juga harus selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Upaya ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Pemda dapat melakukan perubahan di delapan area, di antaranya manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan. Selain itu, penataan sektor tata laksana, SDM, dan deregulasi kebijakan juga penting diperhatikan," ucapnya.
Hal itu diungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (ASDEKSI) bertajuk “Penguatan Kinerja Keuangan pada Sekretariat DPRD yang Selaras dengan Sistem Kerja DPRD” pada Sabtu, 11 Juni 2022.
"Ini jadi problem kita bersama. Berapa banyak sih ASN (Aparatur Sipil Negara) yang punya kompetensi yang dibutuhkan di dinas-dinas? Paling 20% yang betul-betul bisa diandalkan, yang bisa dipercaya penuh, dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Kalau pegawai atau ASN bisa ditingkatkan kompetensinya, saya yakin kinerja ASN akan jauh lebih bagus lagi. Ini menjadi PR kita," ujar Fatoni dalam keterangannya Selasa (14/6/2022).
Baca juga: Kemendagri: SIPD Permudah Audit dan Cegah Duplikasi Anggaran
Karena itu, Fatoni meminta ASN agar berperan aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Setidaknya, tiga persoalan tersebut diharapkan dapat dipecahkan oleh ASN. Fatoni menjelaskan, untuk meningkatkan kapasitas SDM di era digital seperti sekarang sangatlah mudah. Peningkatan tersebut tidak harus membutuhkan biaya yang mahal. Sebab, upaya itu dapat dilakukan melalui laman YouTube, webinar, buku elektronik, dan sebagainya. Bisa pula melalui in house training.
Baca juga: Dirjen Bina Keuda Kemendagri Dorong Pegawai Tingkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan
Terkait dengan permasalahan SDM kedua, Fatoni menekankan komitmen merupakan aspek penting yang perlu dimiliki ASN. Tanpa komitmen yang kuat, aparatur akan kesulitan untuk bekerja maksimal dan menghasilkan karya besar. "Komitmen ini menyangkut tanggung jawab. Pegawai harus punya tanggung jawab. Punya rasa memiliki yang kuat, sehingga akan lahir jiwa militansi," papar Fatoni.
Fatoni menilai, rasa memiliki, kesungguhan, serta tanggung jawab merupakan hal yang penting. Menurutnya, sebagian besar manusia cenderung ingin melakukan pekerjaan yang ringan dan tidak memiliki risiko. Untuk itu, dia mendorong agar para ASN betul-betul memiliki komitmen yang tinggi. "Nah, kalau saja ada SDM yang punya kompetensi bagus tetapi tidak punya komitmen, itu tidak banyak berguna bagi organisasi," ungkapnya.
Sedangkan, persoalan SDM ketiga yakni koordinasi/kolaborasi. Menurut Fatoni hal tersebut merupakan aspek yang menyangkut kekompakan, kerja tim, sinergi, dan kolaborasi. "Kalau ada orang yang punya kompetensi bisa bekerja dengan maksimal, bila bekerja bersama, berkoordinasi dan kolaborasi, ada pekerjaan besar lainnya yang bisa dihasilkan dengan maksimal," imbuhnya.
Fatoni menambahkan, bekerja secara tim merupakan hal yang penting. Pasalnya, dalam lingkungan birokrasi, masih terdapat oknum yang cenderung ingin menonjolkan dirinya sendiri, egois, dan tidak menerima masukan pihak lain. Di samping itu, pihak tersebut juga relatif merasa pintar sendiri dan ingin menang sendiri. Karena itu, dia menekankan persoalan tersebut perlu ditangani.
Fatoni mengimbau agar ASN juga harus selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Upaya ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. "Pemda dapat melakukan perubahan di delapan area, di antaranya manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan. Selain itu, penataan sektor tata laksana, SDM, dan deregulasi kebijakan juga penting diperhatikan," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
