Taufiq Abdullah: UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak
Rabu, 24 Juni 2020 - 10:02 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR Taufiq R Abdullah menegaskan UU Perlindungan Data Pribadi mendesak di tengah banyaknyakasus dugaan kebocoran data milik masyarakat. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kasus dugaan kebocoran bocornya data pribadi kerap kali terjadi di Indonesia. Jika sebelumnya ada dugaan kebocoran data jutaan pengguna marketplace Tokopedia, belakangan muncul dugaan kebocoran data pasien Covid-19 yang diambil peretas dan dijual di forum online.
Menurut Anggota Komisi I DPR Taufiq R Abdullah, kerahasiaan data pribadi merupakan sesuatu yang mutlak, terutama data yang memungkinkan untuk diperjualbelikan. Seperti data soal tanggal lahir dan nama ibu kandung yang biasanya dijadikan sebagai kunci untuk membuka data di perbankan.
"Memang selama ini sudah terlanjur bahwa data masyarakat di-share ke pihak lain, beberapa lembaga bisnis. Karena itu, menjadi tugas negara untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga yang selama ini memiliki data-data pribadi warga negara agar tidak diperjualbelikan atau digunakan tidak semestinya. Dalam hal ini diperlukan kerja sama antar beberapa lembaga negara misalnya Bank Indonesia, Kominfo, BIN, BSSN, dan Polri," kata Taufiq kepada wartawan, Rabu (24/6/2020). (Baca juga : Kerja Sama dengan Pinjaman Online, Dukcapil Pastikan Tak Berikan Akses Data Kependudukan )
Taufiq mengatakan, lembaga-lembaga yang menyimpan data pribadi masyarakat harus melaporkan kepada negara sehingga nantinya manajemen data ini benar-benar bisa diatur sebaik mungkin.
“Dengan begitu nanti akan ketahuan bahwa ketika ada orang atau lembaga yang mengkomersilkan data itu akan dengan gampang kita tangani,” ujarnya.
Politikus PKB ini mengatakan, dengan melihat berbagai kasus kebocoran data pribadi belakangan ini maka keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai mendesak.
Menurut Anggota Komisi I DPR Taufiq R Abdullah, kerahasiaan data pribadi merupakan sesuatu yang mutlak, terutama data yang memungkinkan untuk diperjualbelikan. Seperti data soal tanggal lahir dan nama ibu kandung yang biasanya dijadikan sebagai kunci untuk membuka data di perbankan.
"Memang selama ini sudah terlanjur bahwa data masyarakat di-share ke pihak lain, beberapa lembaga bisnis. Karena itu, menjadi tugas negara untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga yang selama ini memiliki data-data pribadi warga negara agar tidak diperjualbelikan atau digunakan tidak semestinya. Dalam hal ini diperlukan kerja sama antar beberapa lembaga negara misalnya Bank Indonesia, Kominfo, BIN, BSSN, dan Polri," kata Taufiq kepada wartawan, Rabu (24/6/2020). (Baca juga : Kerja Sama dengan Pinjaman Online, Dukcapil Pastikan Tak Berikan Akses Data Kependudukan )
Taufiq mengatakan, lembaga-lembaga yang menyimpan data pribadi masyarakat harus melaporkan kepada negara sehingga nantinya manajemen data ini benar-benar bisa diatur sebaik mungkin.
“Dengan begitu nanti akan ketahuan bahwa ketika ada orang atau lembaga yang mengkomersilkan data itu akan dengan gampang kita tangani,” ujarnya.
Politikus PKB ini mengatakan, dengan melihat berbagai kasus kebocoran data pribadi belakangan ini maka keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai mendesak.
Lihat Juga :
