PWI Pusat Ambil Alih Kasus Penyegelan Kantor PWI Sulsel

JAKARTA - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Pusat mengambil alih kasus penyegelan Gedung PWI Sulawesi Selatan (Sulsel) oleh Satpol PP setempat. Pengurus PWI Pusat telah memanggil pengurus PWI Sulsel pada Jumat 10 Juni 2022 untuk didengar keterangannya terkait kasus penyegelan tersebut.

Adapun penyegelan itu terjadi pada 26 Mei lalu. Seluruh ruangannya tidak bisa digunakan bekerja karena selain dipasangi papan informasi penyegelan, akses masuk juga dipagari kawat berduri.

Rapat dengan pengurus PWI Sulsel dipimpin Ketua PWI Pusat Atal Depari yang didampingi Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, dan Ketua Dewan Panasehat Fachry Mohammad. Hadir Pengurus PWI Pusat lainnya DR Suprapto, Raja Pane, Mirza Zulhadi, Nurjaman Abdul Azis, Zulkifli Gani Otto, serta yang mengikuti via zoom.



Sedangkan Pengurus PWI Sulsel dipimpin Ketua Agus Alwi Hamu dengan beberapa pengurus jajarannya. Agus Alwi Hamu menjelaskan duduk perkara penyegelan kantor PWI Sulsel dan upayanya untuk membuka dialog dengan gubernur serta pihak DPRD Sulsel.

Namun, sejauh ini belum membuahkan hasil. Berdasar SK Gubernur tahun 1997, Kantor PWI Sulsel di Jalan A. Pettarani 31, Makassar memiliki riwayat panjang. Kantor itu dibangun khusus oleh Pemprov untuk ditempati PWI Sulsel.

Gedung berdiri di atas lahan milik pemprov. Bangunan dan lahan merupakan hasil ruislag (tukar menukar) dengan gedung kantor Pemprov Sulsel di Jalan Penghibur Nomor 1, Makassar, yang ditempati PWI Sulsel sejak 1968. Dasar hukum kantor PWI Sulsel sekarang adalah SK Gubernur 371 tahun 1997 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel Zainal Basri Palaguna yang memberikan hak pemanfaatannya kepada PWI Sulsel dengan status pinjam pakai.

Gedung Kantor PWI itulah yang kini disegel Satpol PP pemprov dengan alasan yang belum begitu jelas. Setelah mendengar duduk permasalahan dari Agus Alwi Hamu dan pengurus lainnya, masukan, saran-saran dari pengurus PWI Pusat, serta diskusi yang berkembang dalam rapat, Ketua PWI Pusat Atal Depari akhirnya memutuskan bahwa pengurus PWI Pusat mengambil alih permasalahan kantor PWI Sulsel tersebut.

"Kami masih menganggap yang terjadi hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan begitu. Karena itu PWI Pusat yang akan membuka dialog kepada semua pihak yang terkait dengan kepemilikan aset daerah itu di pusat maupun di daerah. Pengurus PWI Sulsel boleh membantu upaya penyelesaian namun komando berada di tangan PWI Pusat. PWI Sulsel hanya melaksanakan kebijakan pusat," tegas Atal Depari.

Atal menyayangkan penyegelan Kantor PWI Sulsel tersebut. Namun, ia berpesan agar watawan dan pengurus PWI Sulsel tidak perlu bereaksi berlebihan. Menurutnya, jauh lebih baik mengutamakan dialog dengan berbagai pihak.