PDIP Tak Ambil Pusing Jika Projo Alihkan Dukungan ke Capres KIB

JAKARTA - PDI Perjuangan ( PDIP ) menegaskan konstitusi telah mengatur bahwa bakal calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Hal itu dikatakan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat dimintai tanggapan perihal kehadiran relawan pendukung Jokowi, Projo dalam Silatnas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) beberapa waktu lalu.

"Sehingga kami tidak mencampuri rumah tangga orang termasuk Projo. Projo adalah relawan kecuali dia mendeclare sebagai partai politik kalau punya keberanian," kata Hasto seusai gladi bersih promosi gelar doktoral di Universitas Pertahanan (Unhan), Minggu (6/6/2022).



Hasto mengatakan, PDIP lahir dari proses penggemblengan yang cukup panjang. Dia mengaku partainya pernah diserang oleh rezim Orde Baru yang berkuasa saat itu, sehingga proses panjang itu menjadikan partai ini mampu bertahan.

Bagi Hasto, ketakutan terbesar partainya adalah ketika seluruh kinerja yang ditunjukan oleh PDIP tidak diterima oleh rakyat. Karenanya, pihaknya terus bergerak ke bawah supaya rakyat dan PDIP menjadi saut kesatuan.



"Bukankah itu sebagai suatu instrumen terpenting dalam pemilu yaitu adanya kekuatan kolektif. Kita enggak biasa ada seorang presiden yang berdiri hanya karena dukungan segelintir orang atau parpol. Kita adalah negara gotong royong, apalagi dukungan mereka yang tidak sebagai partai politik, padahal di tata kelola pemerintah memerlukan dukungan dari DPR," ucapnya.

Menurut Hasto, pihaknya tak ambil pusing soal kehadiran Projo di Silatnas dan Rakernas KIB, yang ditengarai akan mengalihkan dukungan bakal calon yang diusung KIB. Apalagi, KIB telah membuka ruang figur di luar tokoh KIB. Politisi asal Yogyakarta itu percaya, nantinya bakal capres yang akan bertarung di 2024 akan ditentukan oleh kerja sama parpol dan dukungan pihak lain seperti organisasi relawan.

"Terhadap berbagai kesepakatan-kesepakatan yang ada, itu merupakan bagian dari strategi setiap partai politik. Bagi PDI Perjuangan strategi utama saat ini adalah bergerak bersama dengan kekuatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemilu," ungkapnya.