Anis Matta Usul Pileg dan Pilpres 2024 Digelar Tidak Serentak
Sabtu, 04 Juni 2022 - 07:08 WIB
loading...
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengusulkan capres 2024 didukung perolehan suara Pemilu Legislatif (PIleg) 2024. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan capres 2024 didukung perolehan suara Pemilu Legislatif ( Pileg ) 2024. Partai Gelora tak setuju capres yang diusulkan nanti didukung hasil perolehan suara Pileg 2019.
“Logika sederhananya adalah kita ke restoran, kemudian kita dihidangkan ikan yang sudah mati 5 tahun yang lalu, diproses lagi sekarang. Kira-kira, apakah mau kita makan atau tidak? Harusnya yang kita makan ikan segar," kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam keterangan tertulis dikutip pada Sabtu (4/6/2022).
Maka itu, Partai Gelora mengusulkan pemisahan pileg dan Pilpres 2024 tidak digelar dalam waktu bersamaan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun tujuannya, agar Presiden periode selanjutnya mendapatkan dukungan suara aktual dan legitimasi dari hasil perolehan suara Pileg 2024.
Baca juga: Bukan Menunda Pemilu, Jokowi Diharapkan Siapkan Pemimpin Baru di 2024
"Sehingga kita menentukan pelaksanaannya dimulai dengan pemilu legislatif terlebih dahulu, baru kemudian pemilihan presiden agar jaraknya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan dasar dukungan perolehan suara untuk seorang calon presiden," tuturnya.
Dalam usulan itu, Anis Matta menjelaskan maknanya adalah seorang capres 2024 pada dasarnya tidak didukung oleh suara aktual perolehan suara Pileg 2024, tetapi tetap berdasarkan suara usang hasil Pileg 2019. "Dalam perspektif politik itu, bukan soal legal atau hukumnya saja, tetapi lebih tepatnya menafsirkan makna tentang keserentakan pelaksanaan Pemilu 2024 antara pileg dan pilpres tentang keserentakan," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, persyaratan untuk seorang capres juga tak perlu dibatasi. Karena ada putaran kedua yang bakal menyeleksinya. Persyaratannya tidak perlu ditetapkan dengan aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen, harus 0 persen.
"Tapi andaikata PT 20 persen tetap diberlakukan, dan MK terus menerus menolak gugatan 0 %, maka paling tidak pemilihannya dipisah. Jangan membuat barrier-barrier lagi, pintu masuknya saja susah. Ini pesan penting untuk MK, apakah tuntutan yang terus menerus diajukan dan ditolak itu, harus dipahami MK sebagai semangat untuk memperbaiki sistem," pungkasnya.
“Logika sederhananya adalah kita ke restoran, kemudian kita dihidangkan ikan yang sudah mati 5 tahun yang lalu, diproses lagi sekarang. Kira-kira, apakah mau kita makan atau tidak? Harusnya yang kita makan ikan segar," kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam keterangan tertulis dikutip pada Sabtu (4/6/2022).
Maka itu, Partai Gelora mengusulkan pemisahan pileg dan Pilpres 2024 tidak digelar dalam waktu bersamaan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun tujuannya, agar Presiden periode selanjutnya mendapatkan dukungan suara aktual dan legitimasi dari hasil perolehan suara Pileg 2024.
Baca juga: Bukan Menunda Pemilu, Jokowi Diharapkan Siapkan Pemimpin Baru di 2024
"Sehingga kita menentukan pelaksanaannya dimulai dengan pemilu legislatif terlebih dahulu, baru kemudian pemilihan presiden agar jaraknya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan dasar dukungan perolehan suara untuk seorang calon presiden," tuturnya.
Dalam usulan itu, Anis Matta menjelaskan maknanya adalah seorang capres 2024 pada dasarnya tidak didukung oleh suara aktual perolehan suara Pileg 2024, tetapi tetap berdasarkan suara usang hasil Pileg 2019. "Dalam perspektif politik itu, bukan soal legal atau hukumnya saja, tetapi lebih tepatnya menafsirkan makna tentang keserentakan pelaksanaan Pemilu 2024 antara pileg dan pilpres tentang keserentakan," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, persyaratan untuk seorang capres juga tak perlu dibatasi. Karena ada putaran kedua yang bakal menyeleksinya. Persyaratannya tidak perlu ditetapkan dengan aturan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen, harus 0 persen.
"Tapi andaikata PT 20 persen tetap diberlakukan, dan MK terus menerus menolak gugatan 0 %, maka paling tidak pemilihannya dipisah. Jangan membuat barrier-barrier lagi, pintu masuknya saja susah. Ini pesan penting untuk MK, apakah tuntutan yang terus menerus diajukan dan ditolak itu, harus dipahami MK sebagai semangat untuk memperbaiki sistem," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
