Bukan Menunda Pemilu, Jokowi Diharapkan Siapkan Pemimpin Baru di 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) diharapkan meninggalkan warisan atau legacy yang baik sebagai seorang pemimpin saat mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024. Jokowi dinilai perlu menyiapkan pemimpin Indonesia berikutnya melalui Pemilu 2024 , yang mampu menghadapi krisis berlarut yang jauh lebih berat dari sekarang.

"Alasan terbesar melakukan pemilu tepat waktu adalah karena krisis besar itu membutuhkan pemimpin baru. Alasan terbesarnya disitu, bukan justru dipakai sebagai alasan untuk menunda pemilu," kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dalam acara Gelora Talk bertajuk "Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024. Menakar Manuver Elit Politik" yang dikutip pada Jumat (1/4/2022).

Anis Matta sudah mengingatkan sejak awal pandemi 2020 bahwa setelah pandemi akan ada krisis ekonomi, kemudian berlanjut pada krisis sosial dan politik secara global. Perang antara Rusia-Ukraina yang tidak diprediksi sebelumnya akan menjadi disrupsi besar dalam tatanan global dan memperdalam krisis ekonomi yang sudah ada.





"Dan saya percaya pada 2024 nanti, krisis yang jauh lebih besar akan terjadi. Justru itu menjadi sebab, kenapa kita membutuhkan pemilu tepat waktu," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini mengajak semua elite untuk tidak memaksakan ide penundaan pemilu, karena selain ditolak rakyat, secara konstitusi juga tidak memberi ruang. Jika ide tersebut tetap dipaksakan, maka akan ada penolakan kuat dari rakyat.

"Ini berarti ada perceraian antara elite dengan rakyat, elite sudah benar-benar bercerai dengan rakyatnya. Karena elite tidak bisa lagi memahami apa yang dirasakan kegalauan, kekhawatiran, kemarahan, dan kesedihan publik ini benar-benar seperti terabaikan," tegasnya.

Jika hal ini terjadi, dia khawatir bahwa peristiwa jatuhnya Presiden Soekarno, Soeharto, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bakal berulang kembali pada Jokowi. Jokowi bisa dijatuhkan oleh rakyat, apabila menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatannya.

"Kan dulu salah satu ide dari pembatasan masa jabatan, karena Pak Harto (Soeharto) terlalu lama. Kita harus menghindari turunnya presiden-presiden kuat dengan tragedi. Bung Karno turun dengan tragedi, Pak Harto turun dengan tragedi, dan kita lihat Gus Dur yang mengeluarkan Dekrit, juga diturunkan dengan tragedi," ungkapnya.