Kemendagri: Samakan Persepsi, Kunci Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
loading...
Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasetyanto, dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri, di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 2 Juni 2022. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kunci keberhasilan sinergi pemerintah pusat dan daerah adalah kesamaan sudut pandang atau persepsi dalam menuntaskan persoalan pelayanan publik. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Eko Prasetyanto.
Demikian disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri, di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 2 Juni 2022.
"Hal yang paling susah adalah menyatukan mindset untuk maju bersama. Padahal Indonesia tidak akan maju kalau provinsi-provinsinya tidak maju. Semua saling berkaitan. Mari kita pahami ini bersama-sama," ucap Eko.
Dengan menyadari hal tersebut ia melanjutkan, akan tumbuh semangat saling membantu dan bekerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
"Tentu ini (pelayanan publik) tidak dapat dilakukan BSKDN saja. Juga tidak mungkin dilakukan pemerintah provinsi saja. Perlu kerja sama yang baik antara pusat dan daerah, hingga ke tingkat desa. Kita perlu menyatukan pemahaman ini," ucapnya lagi.
Penekanan Eko pada komunikasi dan harmonisasi bukan tanpa sebab. Menurutnya, berbagai hal yang tengah dikerjakan pemerintah sejatinya telah memiliki landasan hukum. Ia mencontohkan beragam indeks yang disusun BSKDN Kemendagri.
"Regulasinya sudah lengkap. Sekarang tinggal komitmen dan kemauan kita, Bapak dan Ibu. Tinggal dipelajari, dipahami, dikomunikasikan, dan diterapkan dalam tugas dan fungsi kita," pungkasnya di hadapan hadirin rapat.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, yang turut hadir dan membuka rapat koordinasi mengucapkan terima kasih atas masukan dari Kepala BSKDN.
Ia pun meminta para peserta diskusi, yang terdiri pejabat dan kepala OPD terkait dari tingkat kabupaten hingga provinsi, dapat termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi.
"Insya Allah pertemuan ini akan menggugah teman-teman dari kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat untuk berbuat yang lebih baik lagi di masa akan datang," ucap Akmal.
Demikian disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri, di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 2 Juni 2022.
"Hal yang paling susah adalah menyatukan mindset untuk maju bersama. Padahal Indonesia tidak akan maju kalau provinsi-provinsinya tidak maju. Semua saling berkaitan. Mari kita pahami ini bersama-sama," ucap Eko.
Dengan menyadari hal tersebut ia melanjutkan, akan tumbuh semangat saling membantu dan bekerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
"Tentu ini (pelayanan publik) tidak dapat dilakukan BSKDN saja. Juga tidak mungkin dilakukan pemerintah provinsi saja. Perlu kerja sama yang baik antara pusat dan daerah, hingga ke tingkat desa. Kita perlu menyatukan pemahaman ini," ucapnya lagi.
Penekanan Eko pada komunikasi dan harmonisasi bukan tanpa sebab. Menurutnya, berbagai hal yang tengah dikerjakan pemerintah sejatinya telah memiliki landasan hukum. Ia mencontohkan beragam indeks yang disusun BSKDN Kemendagri.
"Regulasinya sudah lengkap. Sekarang tinggal komitmen dan kemauan kita, Bapak dan Ibu. Tinggal dipelajari, dipahami, dikomunikasikan, dan diterapkan dalam tugas dan fungsi kita," pungkasnya di hadapan hadirin rapat.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, yang turut hadir dan membuka rapat koordinasi mengucapkan terima kasih atas masukan dari Kepala BSKDN.
Ia pun meminta para peserta diskusi, yang terdiri pejabat dan kepala OPD terkait dari tingkat kabupaten hingga provinsi, dapat termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi.
"Insya Allah pertemuan ini akan menggugah teman-teman dari kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat untuk berbuat yang lebih baik lagi di masa akan datang," ucap Akmal.
(maf)
Lihat Juga :
