Gelar FGD, Upaya BSKDN Ukur Keberhasilan dan Permasalahan di 34 Provinsi
Jum'at, 20 Mei 2022 - 00:06 WIB
loading...
Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasetyanto, berkomitmen akan terus mematangkan beragam indeks pengukuran kinerja pemerintah daerah yang digawangi lembaganya. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eko Prasetyanto, berkomitmen akan terus mematangkan beragam indeks pengukuran kinerja pemerintah daerah yang digawangi lembaganya.
Baca juga: Kemendagri Ingatkan Pentingnya Penganggaran PPPK dalam APBD
Sebab itu, ia meminta berbagai masukan dan saran dari pemerintah daerah agar pengukuran yang dilakukan dapat optimal sesuai dengan tujuannya.
Hal ini dikatakan Eko saat menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah, di Bali, Kamis (19/5/2022).
"Kami meminta partisipasi, masukan, saran, dan berbagai hal lainnya mengenai indeks yang ada dalam BSKDN. Masukan Bapak dan Ibu akan menjadi bahan pertimbangan dalam memaksimalkan metode pengukuran ke depannya," ucap Eko.
Hal ini sekaligus menjawab saran yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang sebelumnya menyampaikan perlunya adopsi karakteristik daerah dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.
"Karakteristik daerah perlu diakomodasi dan diberi ruang. Sehingga daerah yang berbeda program prioritas dan alokasinya, tidak diukur dengan parameter yang uniform," jelas Indra.
Baca juga: Kemendagri Ingatkan Pentingnya Penganggaran PPPK dalam APBD
Sebab itu, ia meminta berbagai masukan dan saran dari pemerintah daerah agar pengukuran yang dilakukan dapat optimal sesuai dengan tujuannya.
Hal ini dikatakan Eko saat menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah, di Bali, Kamis (19/5/2022).
"Kami meminta partisipasi, masukan, saran, dan berbagai hal lainnya mengenai indeks yang ada dalam BSKDN. Masukan Bapak dan Ibu akan menjadi bahan pertimbangan dalam memaksimalkan metode pengukuran ke depannya," ucap Eko.
Hal ini sekaligus menjawab saran yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang sebelumnya menyampaikan perlunya adopsi karakteristik daerah dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.
"Karakteristik daerah perlu diakomodasi dan diberi ruang. Sehingga daerah yang berbeda program prioritas dan alokasinya, tidak diukur dengan parameter yang uniform," jelas Indra.
Lihat Juga :
