DPR Ingatkan Pemerintah Soal Waktu Pencairan Anggaran Pilkada
Senin, 22 Juni 2020 - 20:09 WIB
loading...
Sejumlah anggota Komisi II DPR mengungkapkan kekesalannya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) soal anggaran pilkada yang tak kunjung dicairkan. Grafis/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU , Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sejumlah anggota Komisi II DPR mengungkapkan kekesalannya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) soal anggaran pilkada yang tak kunjung dicairkan. Terlebih, soal janji penambahan anggaran Rp1,02 triliun oleh Menteri Keuangan (Menkeu).
"Saya selalu bicara anggaran, saya saja nggak bisa bekerja kalau nggak ada anggaran. Kinerja itu berbasis anggaran, jangan dibalik anggaran berbasis kinerja," kata anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Junimart Girsang dalam RDP, Senin (22/6/2020).
Junimart khawatir, protokol kesehatan yang telah dibuat KPU sedemikian rupa tidak bisa berjalan akibat tidak adanya dukungan anggaran, pada akhirnya KPU dan Bawaslu yang dipersalahkan. Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah segera mencairkan APBN untuk Pilkada 2020, bahkan seharusnya pemerintah pusat tidak membebankan tambahan anggaran kepada daerah.
"Kita kemarin ngomong keras ke pemerintah APBN turunkan, jangan dibebankan ke daerah, Pak. Ada talangan, ada dana cadangan, mana itu Pak? Saya kira ini perlu saya sampaikan berulang-ulang dalam forum yang sangat mulia ini," tegasnya. (Baca juga: Kemendagri Serahkan DP4 Tambahan Pemilih Pemula Pilkada 2020 Sebanyak 456.256 ).
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga meminta KPU untuk proaktif terkait dengan pencairan anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Terkait anggaran kita tahu NPHD punya banyak catatan, tolong ajukan agar lebih sederhana, Kemendagri sudah kerja keras, KPU juga harus lebih proaktif," pesannya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Sukamto juga mendesak agar anggaran ini harus direalisasikan segera mengingat tahapan pilkada lanjutan sudah berjalan. Dia pun meminta kepada KPU untuk tidak melindungi daerah yang belum kunjung mencairkan NPHD-nya. Tentu Komisi II DPR dan juga Bawaslu akan membantu mengawasi soal pencairan anggaran ini. "Bawaslu ikut awasi dana ini agar jangan sampai lempar-lemparan antara pemerintah pusat dan daerah termasuk Komisi II," pintanya.
Ketua KPU Arief Budiman hanya menyampaikan satu permintaannya mengenai anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. "Kami berharap anggaran bisa dicairkan dan ditransfer tepat waktu."
"Saya selalu bicara anggaran, saya saja nggak bisa bekerja kalau nggak ada anggaran. Kinerja itu berbasis anggaran, jangan dibalik anggaran berbasis kinerja," kata anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Junimart Girsang dalam RDP, Senin (22/6/2020).
Junimart khawatir, protokol kesehatan yang telah dibuat KPU sedemikian rupa tidak bisa berjalan akibat tidak adanya dukungan anggaran, pada akhirnya KPU dan Bawaslu yang dipersalahkan. Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah segera mencairkan APBN untuk Pilkada 2020, bahkan seharusnya pemerintah pusat tidak membebankan tambahan anggaran kepada daerah.
"Kita kemarin ngomong keras ke pemerintah APBN turunkan, jangan dibebankan ke daerah, Pak. Ada talangan, ada dana cadangan, mana itu Pak? Saya kira ini perlu saya sampaikan berulang-ulang dalam forum yang sangat mulia ini," tegasnya. (Baca juga: Kemendagri Serahkan DP4 Tambahan Pemilih Pemula Pilkada 2020 Sebanyak 456.256 ).
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga meminta KPU untuk proaktif terkait dengan pencairan anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Terkait anggaran kita tahu NPHD punya banyak catatan, tolong ajukan agar lebih sederhana, Kemendagri sudah kerja keras, KPU juga harus lebih proaktif," pesannya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Sukamto juga mendesak agar anggaran ini harus direalisasikan segera mengingat tahapan pilkada lanjutan sudah berjalan. Dia pun meminta kepada KPU untuk tidak melindungi daerah yang belum kunjung mencairkan NPHD-nya. Tentu Komisi II DPR dan juga Bawaslu akan membantu mengawasi soal pencairan anggaran ini. "Bawaslu ikut awasi dana ini agar jangan sampai lempar-lemparan antara pemerintah pusat dan daerah termasuk Komisi II," pintanya.
Ketua KPU Arief Budiman hanya menyampaikan satu permintaannya mengenai anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. "Kami berharap anggaran bisa dicairkan dan ditransfer tepat waktu."
(zik)
Lihat Juga :
