Jenderal Andika: 10 Oknum TNI Ditetapkan Tersangka Kasus Perbudakan Bupati Langkat
loading...
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan, 10 oknum TNI ditetapkan tersangka kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan perkembangan terkini ihwal kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin yang melibatkan oknum TNI . Menurut dia, saat ini tersangka dalam kasus itu sudah berjumlah 10 orang.
"Langkat masih terus, kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 9 orang, tetapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka ya," kata Jenderal Andika di Kantor PBNU Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu memastikan bahwa perkembangan hukum kasus tersebut terus berjalan sampai saat ini. Di samping itu, Andika berharap bahwa para korban dapat berbicara terus terang agar kasus tersebut bisa menemukan titik terang.
"Proses hukum terus berjalan tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana, karena kita juga menginginkan dari pihak korban bisa mengungkapkan semua. Sehingga kita bisa juga membawa mereka-mereka yang terlibat," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Jenderal Andika Perkasa beraudiensi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) beberapa waktu lalu. Di kesempatan itu, Andika berdialog dengan 3 orang yang diduga jadi korban perbudakan.
"Dana takut nggak ngomong apa adanya? Enggak ya bener? Enggak usah takut. Terus kalau Tri? Enggak ya, nggak boleh takut, ngomong apa adanya supaya kita bisa menghukum mereka mereka yang terlibat. Kalau Heru takut enggak?" kata Andika dalam video yang diunggah kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat (20/5/2022).
Baca juga: 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Ditahan, Komnas HAM: Langkah Tepat
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyampaikan bahwa dari temuan tim LPSK di lapangan, ternyata masih banyak korban yang menerima berbagai macam intimidasi. Hal itu bertujuan agar para korban tidak memberikan keterangan secara lengkap.
Edwin menuturkan, intimidasi yang dilakukan juga sudah cukup meresahkan. Dirinya pun meminta bantuan kepada Panglima TNI untuk mengirimkan personel yang menjaga para korban supaya tak mendapatkan lagi intimidasi.
"Kalau memungkinkan dukungan dari jenderal agar pengamanan ya bukan dilakukan oleh polisi tetapi dilakukan oleh TNI. Mungkin membuat mereka lebih percaya diri," kata Edwin.
Panglima TNI menyanggupi hal tersebut. Dirinya akan memberikan arahan agar Pusat Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan melakukan perlindungan keamanan bagi para korban.
"Nanti Polisi Militer langsung yang menjadi tim. Kalau dilapor tuh segera, mungkin saya jadwalkan rutin berkunjung untuk mendapat update tiap hari. Mas Edwin kasih daftarnya, termasuk alamat sehingga kami yang patroli ke sana, menemui mereka khusus tiap hari. Sehingga mereka merasa terus ada," kata Andika.
"Langkat masih terus, kalau dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 9 orang, tetapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka ya," kata Jenderal Andika di Kantor PBNU Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2022).
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu memastikan bahwa perkembangan hukum kasus tersebut terus berjalan sampai saat ini. Di samping itu, Andika berharap bahwa para korban dapat berbicara terus terang agar kasus tersebut bisa menemukan titik terang.
"Proses hukum terus berjalan tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana, karena kita juga menginginkan dari pihak korban bisa mengungkapkan semua. Sehingga kita bisa juga membawa mereka-mereka yang terlibat," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Jenderal Andika Perkasa beraudiensi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) beberapa waktu lalu. Di kesempatan itu, Andika berdialog dengan 3 orang yang diduga jadi korban perbudakan.
"Dana takut nggak ngomong apa adanya? Enggak ya bener? Enggak usah takut. Terus kalau Tri? Enggak ya, nggak boleh takut, ngomong apa adanya supaya kita bisa menghukum mereka mereka yang terlibat. Kalau Heru takut enggak?" kata Andika dalam video yang diunggah kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat (20/5/2022).
Baca juga: 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Ditahan, Komnas HAM: Langkah Tepat
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyampaikan bahwa dari temuan tim LPSK di lapangan, ternyata masih banyak korban yang menerima berbagai macam intimidasi. Hal itu bertujuan agar para korban tidak memberikan keterangan secara lengkap.
Edwin menuturkan, intimidasi yang dilakukan juga sudah cukup meresahkan. Dirinya pun meminta bantuan kepada Panglima TNI untuk mengirimkan personel yang menjaga para korban supaya tak mendapatkan lagi intimidasi.
"Kalau memungkinkan dukungan dari jenderal agar pengamanan ya bukan dilakukan oleh polisi tetapi dilakukan oleh TNI. Mungkin membuat mereka lebih percaya diri," kata Edwin.
Panglima TNI menyanggupi hal tersebut. Dirinya akan memberikan arahan agar Pusat Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan melakukan perlindungan keamanan bagi para korban.
"Nanti Polisi Militer langsung yang menjadi tim. Kalau dilapor tuh segera, mungkin saya jadwalkan rutin berkunjung untuk mendapat update tiap hari. Mas Edwin kasih daftarnya, termasuk alamat sehingga kami yang patroli ke sana, menemui mereka khusus tiap hari. Sehingga mereka merasa terus ada," kata Andika.
(abd)
Lihat Juga :
