Isi Kekosongan Hukum soal LGBT, HNW Dorong Pengesahan RUU KUHP

Kamis, 19 Mei 2022 - 17:51 WIB
loading...
Isi Kekosongan Hukum soal LGBT, HNW Dorong Pengesahan RUU KUHP
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendorong Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Baca juga: Imbas Undang Pasangan LGBT, #UnsubscribePodcastCorbuzier Trending di Twitter

Hal tersebut kata Hidayat Nur Wahid (HNW) untuk mengatasi kasus-kasus yang menjadi perhatian di masyarakat berkaitan dengan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Baca juga: PPP Desak Kominfo Take Down Podcast LGBT Deddy Corbuzier

"Sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, sudah semestinya bila ada kekosongan hukum yang sangat diperlukan seperti yang terkait dengan perilaku LGBT, agar segera diisi," ujar Hidayat Nur Wahid, Kamis (19/5/2022).

Ia menyebutkan selain DPR, Pemerintah oleh UUD NRI 1945 juga diberi wewenang untuk membentuk undang-undang.

Maka kata HNW wajarnya kedua lembaga negara itu segera mengambil langkah inisiatif untuk mengesahkan revisi RUU KUHP tersebut.

"Sudah sangat layak apabila KUHP yang merupakan warisan dari Belanda segera disesuaikan dengan problem dan tuntutan kekinian dan kondisi masyarakat Indonesia pasca Reformasi," lanjut Hidayat Nur Wahid.

Dirinya menyambut baik sikap Menkopolhukam Mahfud MD yang secara tegas menyatakan setuju untuk melarang dan memberi sanksi atas perilaku LGBT melalui RUU KUHP.

"Apabila itu memang sikap pemerintah, maka harusnya segera ditindak lanjuti dengan mengesahkan RUU KUHP bersama DPR. Bahkan penting ambil inisiatif," tegas Hidayat Nur Wahid.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1451 seconds (11.210#12.26)