Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Sebut IKN Nusantara Rentan Serangan Udara, Gubernur Lemhannas Beri Saran Ini
loading...
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menuturkan, pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur perlu disertai dengan perubahan paradigma pertahanan. Foto/Riezky Maulana
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menuturkan, pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur perlu disertai perubahan paradigma pertahanan. Sebab, selama ini, pertahanan Indonesia cenderung berfokus pada pertahanan berbasis darat.
Dia menilai, paradigma tersebut tidak lagi optimal jika masih diterapkan. Sebab, tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Secara geografis, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara. Oleh karena itu, kapasitas anti-access/area-denial di sekitar IKN perlu diperkuat," tutur Andi saat Orasi Ilmiah HUT ke-57 Lemhannas, Kamis (19/5/2022).
Menurutnya, struktur topografi Nusantara mengharuskan sistem pertahanan darat harus lebih diarahkan pada mobilitas strategis. "Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip forward presence untuk menjaga Nusantara di sektor maritim," jelasnya.
Kendati kerentanan udara tinggi, bukan berarti kekuatan Matra Laut dan Matra Darat dikesampingkan begitu saja. Menurut Andi, tantangan ke depan adalah segera membentuk doktrin pertahanan IKN secara terintegrasi.
"Tidak berarti kita tidak akan melakukan gelar laut atau gelar darat. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita membentuk segera doktrin pertahanan ibu kota, menggelar kekuatan darat, kekuatan laut, pada saat nanti peran utamanya bersifat airsentrik," katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengusulkan penambahan prajurit di kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur sebanyak 30.000 hingga 50.000 orang. Nantinya, para prajurit baru ini akan bertugas di Kodam, Lanud, hingga Lanal baru.
Andika menjelaskan, dirinya akan terlebih dulu berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait dengan hal tersebut. "Berkoordinasi kepada Menteri Pertahanan karena dia yang memiliki kewenangan pembangunan kekuatan, antara 30.000 hingga 50.000 personel baru, darat, laut, dan udara. Di luar kekuatan TNI saat ini," kata Andika kepada wartawan, Kamis (17/2/2022).
Dia menilai, paradigma tersebut tidak lagi optimal jika masih diterapkan. Sebab, tidak sejalan dengan posisi geografis serta topografi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Secara geografis, Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal, khususnya yang bersumber dari udara. Oleh karena itu, kapasitas anti-access/area-denial di sekitar IKN perlu diperkuat," tutur Andi saat Orasi Ilmiah HUT ke-57 Lemhannas, Kamis (19/5/2022).
Menurutnya, struktur topografi Nusantara mengharuskan sistem pertahanan darat harus lebih diarahkan pada mobilitas strategis. "Indonesia harus lebih mengedepankan prinsip forward presence untuk menjaga Nusantara di sektor maritim," jelasnya.
Kendati kerentanan udara tinggi, bukan berarti kekuatan Matra Laut dan Matra Darat dikesampingkan begitu saja. Menurut Andi, tantangan ke depan adalah segera membentuk doktrin pertahanan IKN secara terintegrasi.
"Tidak berarti kita tidak akan melakukan gelar laut atau gelar darat. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita membentuk segera doktrin pertahanan ibu kota, menggelar kekuatan darat, kekuatan laut, pada saat nanti peran utamanya bersifat airsentrik," katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengusulkan penambahan prajurit di kawasan IKN Nusantara, Kalimantan Timur sebanyak 30.000 hingga 50.000 orang. Nantinya, para prajurit baru ini akan bertugas di Kodam, Lanud, hingga Lanal baru.
Andika menjelaskan, dirinya akan terlebih dulu berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait dengan hal tersebut. "Berkoordinasi kepada Menteri Pertahanan karena dia yang memiliki kewenangan pembangunan kekuatan, antara 30.000 hingga 50.000 personel baru, darat, laut, dan udara. Di luar kekuatan TNI saat ini," kata Andika kepada wartawan, Kamis (17/2/2022).
(zik)
Explore More