Kotak Suara Pemilu 2024 Pakai Kardus
Rabu, 18 Mei 2022 - 17:50 WIB
loading...
Warga membuka kertas suara saat akan melakukan pencoblosan di bilik suara TPS 49 Rindu Sekolah di Kawasan Perumahan Cendana Residence, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (09/12/2020). FOTO/SINDOnews/ASTRA BONARDO
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Hasyim Asy'ari memastikan bahwa kotak suara yang akan digunakan untuk Pemilu 2024 berbahan kardus. Selain menghemat anggaran, kardus juga dinilai lebih mudah dalam penyimpanan.
"Masih digunakan (kardus), saya pastikan sudah digunakan," ujar Hasyim usai menghadiri acara di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Hasyim menjelaskan, jika kotak suara memakai aluminium, maka perlu bongkar pasang. Mnurutnya, KPU tidak selalu menyiapkan gudang untuk penyimpanan karena keterbatasan anggaran.
"Anggaran KPU untuk gudang itu tidak selalu ada, kalau itu jadi tanggung jawab KPU, itu siapa yang mau membiayai pergudangan? dan kalau pun ada biayanya KPU pukul rata, semua daerah kabupaten kota, karena basisnya di kabupaten kota. Misalkan anggaran Rp100 juta ya Rp100 juta semua," katanya.
"Pertanyaan berikutnya, mana ada gudang Rp100 juta di Jakarta? maka kemudian cara berpikirnya karena ini aset negara kan harus dipertanggungjawabkan dan karena bahan aluminium itu kalau bahasa Jawanya itu cemolong, cemolong itu mendorong orang untuk nyolong, karena nilai ekonominya kan ada," ujarnya.
Penggunaan kardus sebagai kotak suara, kata Hasyim, juga dinilai lebih efisien. Karena usai digunakan, kerdus kedap air itu bisa dijual dengan cara lelang. "Karena statusnya itu habis pakai, habis pemilu selesai proses sengketa-sengketa selesai, proses pengarsipan perdokumentasian selesai dokumen-dokumen kepemiluan di tingkat TPS selesai semua isinya kan dilelang, termasuk kardusnya kotaknya, itu lebih efisien," katanya.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KPK Harap Parpol Jadi Benteng Terdepan Pencegahan Korupsi
Hasyim juga mengatakan, berdasarkan penjualan dari lelang kotak suara yang masuk ke dalam penerimaan negara nonpajak, KPU berhasil menyetor ke kas negara dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan. "Semua ini urusannya untuk efisiensi dan efektivitas," kata Hasyim.
Terkait urusan keamanan, Hasyim menyerahkan sepenuhnya kepada petugas TPS yang bertugas di masing-masing daerah.
"Kalau urusan jaminan keamanan kan jelas, kotaknya disegel dikasih kabel tis kemudian semua pengawas atau pemantau ada polisi temen-temen wartawan juga bisa menyaksikan di TPS-nya masing-masing. Jadi kalau soal keamanan dan segala macam tergantung kita masing-masing mengamankan kotak suara kita sendiri," katanya.
"Masih digunakan (kardus), saya pastikan sudah digunakan," ujar Hasyim usai menghadiri acara di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Hasyim menjelaskan, jika kotak suara memakai aluminium, maka perlu bongkar pasang. Mnurutnya, KPU tidak selalu menyiapkan gudang untuk penyimpanan karena keterbatasan anggaran.
"Anggaran KPU untuk gudang itu tidak selalu ada, kalau itu jadi tanggung jawab KPU, itu siapa yang mau membiayai pergudangan? dan kalau pun ada biayanya KPU pukul rata, semua daerah kabupaten kota, karena basisnya di kabupaten kota. Misalkan anggaran Rp100 juta ya Rp100 juta semua," katanya.
"Pertanyaan berikutnya, mana ada gudang Rp100 juta di Jakarta? maka kemudian cara berpikirnya karena ini aset negara kan harus dipertanggungjawabkan dan karena bahan aluminium itu kalau bahasa Jawanya itu cemolong, cemolong itu mendorong orang untuk nyolong, karena nilai ekonominya kan ada," ujarnya.
Penggunaan kardus sebagai kotak suara, kata Hasyim, juga dinilai lebih efisien. Karena usai digunakan, kerdus kedap air itu bisa dijual dengan cara lelang. "Karena statusnya itu habis pakai, habis pemilu selesai proses sengketa-sengketa selesai, proses pengarsipan perdokumentasian selesai dokumen-dokumen kepemiluan di tingkat TPS selesai semua isinya kan dilelang, termasuk kardusnya kotaknya, itu lebih efisien," katanya.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, KPK Harap Parpol Jadi Benteng Terdepan Pencegahan Korupsi
Hasyim juga mengatakan, berdasarkan penjualan dari lelang kotak suara yang masuk ke dalam penerimaan negara nonpajak, KPU berhasil menyetor ke kas negara dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan. "Semua ini urusannya untuk efisiensi dan efektivitas," kata Hasyim.
Terkait urusan keamanan, Hasyim menyerahkan sepenuhnya kepada petugas TPS yang bertugas di masing-masing daerah.
"Kalau urusan jaminan keamanan kan jelas, kotaknya disegel dikasih kabel tis kemudian semua pengawas atau pemantau ada polisi temen-temen wartawan juga bisa menyaksikan di TPS-nya masing-masing. Jadi kalau soal keamanan dan segala macam tergantung kita masing-masing mengamankan kotak suara kita sendiri," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
