Soal Tiket di Pelabuhan, Bambang Haryo Nilai Kebijakan ASDP Persulit Masyarakat

Menurut Bambang Haryo, munculnya calo-calo yang jumlahnya kini ratusan bahkan ribuan terjadi di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Sudah menjadi rahasia umum, biaya untuk pengurusan mendapatkan satu tiket melalui calo-calo itu menjadi mahal, misalnya tiket sepeda motor dari Rp54.000 dijual Rp65.000.

Sementara tiket penumpang bengkak dari Rp19.500 menjadi Rp25.000 dengan bantuan calo-calo yang tumbuh subur di Merak-Bakauheni.

"Padahal setiap kali transaksi tiket online Ferizy dari ASDP, konsumen sudah dikenakan biaya administrasi Rp2.500. Biaya ini seharusnya tidak boleh dikutip dari konsumen sebab pelayanan pembelian tiket sudah dibebankan kepada konsumen dengan membayar uang jasa kepelabuhanan yang cukup besar," tuturnya.

"Akibatnya, muncul ratusan kios penjual tiket yang mengais keuntungan dari tambahan biaya tiket di sekitar pelabuhan, kios-kios itu bukan travel agent resmi yang terdaftar di Kementerian Pariwisata," sambung Bambang Haryo.

Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) ini menyampaikan, beberapa praktik penjualan tiket penyeberangan di sejumlah negara yang menyediakan berbagai pilihan meskipun telah menerapkan tiket online.

"Kalau kita lihat di negara Eropa, Jepang, Filipina, termasuk negara kepulauan lainnya seperti Karibia, Yunani dan lain-lain, untuk mendapatkan tiket penyeberangan tetap memberikan layanan penjualan secara cash walaupun mereka sudah melayani penjualan secara online untuk mempercepat pelayanan," ucapnya.

"Bahkan di Eropa, bila membeli secara online, harga tiket didiskon sebesar 50% bukan malah dibebankan biaya administrasi seperti di Ferizy ASDP," tambah BHS, sapaan Bambang Haryo.

Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, karut-marut pelayanan tiket online di ASDP harus dilakukan satu penyelidikan, karena banyak tiket hangus tak bertuan, penambahan biaya yang tidak lazim, menumbuh-suburkan sistem percaloan di penyeberangan dan menimbulkan kemacetan karena cenderung mempersulit konsumen.

"Sudah seharusnya Satgas Pungli KPK, BPK, Kejaksaan dan YLKI perlu turun tangan, terutama untuk menyelidiki mitra kerja online PT ASDP," tegasnya.

Dia menilai, ASDP selama ini gagal mengelola pelabuhan penyeberangan, terbukti saat arus mudik Lebaran tahun ini terjadi kemacetan parah di Pelabuhan Merak dan juga di Pelabuhan Gilimanuk Bali.