5 Pj Kepala Daerah Resmi Dilantik, Akademisi Soroti Rangkap Jabatan
Kamis, 12 Mei 2022 - 10:53 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian melantik 5 Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk Provinsi Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, Kamis (12/5/2022). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian telah melantik 5 Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk Provinsi Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, Kamis (12/5/2022). Namun, hingga saat ini aturan teknis penunjukan Pj Kepala Daerah tak kunjung dibentuk pemerintah.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Tholabi Kharlie mengatakan, potensi kerumitan penunjukan Pj Kepala Daerah bakal muncul di publik lantaran tidak ada aturan teknis atas penunjukan Pj ini.
"Ketiadaan aturan teknis dalam penunjukan Pj Kepala Daerah ini akan memunculkan kerumitan hukum. Apalagi terkait dengan tindak lanjut atas putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Tholabi di Jakarta, Kamis (12/5/2022).
Baca juga: Mendagri: Penunjukan 5 Penjabat Gubernur Berlangsung Demokratis
Sebagaimana diketahui, dalam pertimbangan Putusan MK No 67/2021 Mahkamah menyebutkan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus dimaknai dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Tholabi menyebutkan aturan mengenai penunjukan Pj Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 174 ayat (7) UU No 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 19 ayat (1) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 130 ayat (3), dan Pasal 131 ayat (4) PP No 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Beleid tersebut mengatur mengenai kriteria siapa yang dapat mengisi Pj Kepala Daerah, termasuk kriteria Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
"Pelbagai aturan tersebut belum bicara soal mekanisme demokratis sebagaimana yang telah diingatkan oleh MK," ujar Tholabi.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Tholabi Kharlie mengatakan, potensi kerumitan penunjukan Pj Kepala Daerah bakal muncul di publik lantaran tidak ada aturan teknis atas penunjukan Pj ini.
"Ketiadaan aturan teknis dalam penunjukan Pj Kepala Daerah ini akan memunculkan kerumitan hukum. Apalagi terkait dengan tindak lanjut atas putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Tholabi di Jakarta, Kamis (12/5/2022).
Baca juga: Mendagri: Penunjukan 5 Penjabat Gubernur Berlangsung Demokratis
Sebagaimana diketahui, dalam pertimbangan Putusan MK No 67/2021 Mahkamah menyebutkan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus dimaknai dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Tholabi menyebutkan aturan mengenai penunjukan Pj Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 174 ayat (7) UU No 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 19 ayat (1) UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 130 ayat (3), dan Pasal 131 ayat (4) PP No 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Beleid tersebut mengatur mengenai kriteria siapa yang dapat mengisi Pj Kepala Daerah, termasuk kriteria Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
"Pelbagai aturan tersebut belum bicara soal mekanisme demokratis sebagaimana yang telah diingatkan oleh MK," ujar Tholabi.
Lihat Juga :
