Mendagri: Penunjukan 5 Penjabat Gubernur Berlangsung Demokratis

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melantik lima penjabat (Pj) gubernur Banten, Gorontalo, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Tito mengatakan pemilihan Pj gubernur dilakukan secara demokratis.

Ia menjelaskan tahapan penentuan Pj gubernur dilakukan sangat selektif, yakni lewat penjaringan terhadap pejabat eselon 1 kementerian atau lembaga. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga meminta pendapat para tokoh masyarakat.

"Seperti misalnya Majelis Thohir Papua Barat, Majelis Thohir Papua Barat mengajukan nama-nama, dan juga di Banten dan lain-lain," kata Tito, Kamis (12/5/2022).





Kemudian tahapan dilanjutkan dengan mengajukan ke presiden. Selanjutnya ke sidang yang diikuti sejumlah menteri, dan seterusnya hingga selesai. "Terjadi yang demokratis dalam sidang tersebut," katanya.

Tito juga menekankan bahwa Kemendagri telah melalui proses sesuai dengan peraturan yang benar. "Baik UU tentang Pilkada, salah satu amanatnya adalah pilkada dilaksanakan serentak pada 9 November 2024. Itu berdampak kepada berakhirnya masa jabatan para pejabat para gubernur hasil pemilihan di tahun 2017 berakhir di tahun 2022 kemudian di tanggal yang sama yaitu 12 Mei," tuturnya.

Sehingga, kata dia, kekosongan jabatan itu diisi oleh penjabat. “Pejabat ini adalah pejabat pimpinan tinggi madya yaitu direktorat eselon 1," tambahnya.

Sekadar diketahui, mereka yang digantikan adalah Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar Anwar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten dijabat oleh Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar. Kemudian Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dijabat oleh Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin.

Selanjutnya, Pj Gubernur Sulawesi Barat dijabat oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Lalu, Pj Gubernur Gorontalo dijabat oleh Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer, dan Pj Gubernur Papua Barat adalah Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Paulus Waterpauw.